Follow
Ini arahan Sri Mulyani dalam pemanfaatan dana desa 2018 sebesar Rp 766,2 T
Merdeka.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Salah satu substansi yang ditetapkan pada rapat tersebut adalah anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tersebut nantinya akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Selain itu, alokasi anggaran tersebut juga akan didorong untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam menekan ketimpangan antar daerah.
"Sebesar Rp 766,2 triliun yang akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Bagaimana cara Pj Gubernur Jateng membantu masyarakat Jateng untuk lepas dari kemiskinan? 'Setelah itu, baru kemudian diberikan modal usaha untuk memacu masyarakat berusaha atau berbisnis. Ini rangsangan agar mereka lepas (dari kemiskinan),' kata Nana.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh pemerintah agar pemanfaatan anggaran tersebut terwujud di antaranya: pertama, pagu DAU (Dana Alokasi Umum) tetap bersifat dinamis, seperti yang telah berjalan pada tahun 2017 dan bobot wilayah laut naik menjadi 100 persen. Kedua, memperluas penggunaan DBH (Dana Bagi Hasil) Cukai Hasil Tembakau serta DBH Dana Reboisasi selain untuk rehabilitasi hutan dan lahan.
Ketiga, DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
"Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, tunjangan penghasilan guru (TPG) untuk 1,2 juta guru, dan bantuan operasional kesehatan untuk 9.767 Puskesmas," jelasnya.
Kebijakan keempat adalah pemberian dana insentif kepada daerah untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, dan pelayanan pemerintahan umum. Kelima, melakukan evaluasi distribusi dana desa yang telah dilakukan selama ini dengan mempertahankan alokasinya di tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.
"Dana desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melalui penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin, dan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
Baca Selengkapnya
"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Penggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca Selengkapnya
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Program ini disebut bisa mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting
Baca Selengkapnya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca Selengkapnya