Ini balasan China atas tudingan Donald Trump soal kecurangan dagang

Merdeka.com - Presiden Donald Trump baru-baru ini membuat heboh dengan mengeluarkan perintah eksekutif untuk melakukan penyelidikan dagang AS dengan negara mitra. Hal ini untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan 16 negara, termasuk China dan Indonesia.

Secara keseluruhan, defisit perdagangan AS mencapai USD 50 miliar atau setara dengan Rp 666,8 triliun, dan AS menyebut penyelidikan sebagai peringatan terhadap mitra dagang seperti China.

Presiden China, Xi Jinping saat ini berada di Florida melakukan pertemuan dengan Presiden AS, Donald Trump. Sejumlah pengamat menyebut, Xi Jinping tak akan tinggal diam menanggapi tudingan Trump. Jinping diperkirakan akan mengatakan jangan salahkan China atas masalah di AS.

Kementerian Luar Negeri China telah mengirim surat kepada Xi Jinping yang menekankan bawa China telah memberi kontribusi besar pada perekonomian AS. Dari perspektif Beijing, surplus perdagangan dengan AS tidak selalu berarti memberi untung pada China dan kerugian pada AS. Menurut kantor berita Xinhua, 40 persen surplus perdagangan China dihasilkan oleh perusahaan AS di China.

Perdagangan bilateral dan investasi China dan AS telah menciptakan 2,6 juta lapanga kerja pada 2015. Selain itu, keluarga di Amerika bisa menghemat USD 850 setiap tahun karena barang yang diimpor China jauh lebih murah.

Trump tak hanya 'menyerang' China. Dilansir AFP, nama Indonesia masuk dari 16 negara yang disebutnya curang, hingga menyebabkan defisit besar bagi AS. Selain itu, masih ada Kanada, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Swiss, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Pejabat teras pemerintahan menyebutkan Trump akan menerbitkan perintah eksekutif baru untuk menghapus penyebab dan biang keladi defisit perdagangan, langkah awal untuk mengubah seluruh retorika dagang secara nyata.

Perintah ini akan diterbitkan setelah hasil analisa yang dilakukan terhadap negara maupun produk selesai dilakukan. Hasil itu akan dilaporkan Menteri Perdagangan Wilbur Ross kepada sang presiden dalam waktu 90 hari.

Mereka juga akan mencari bukti-bukti kecurangan tersebut, seperti perilaku yang tidak pantas, wanprestasi kesepakatan dagang, lemahnya penegakan hukum, mekanisme keuangan dan masalah Organisasi Perdagangan Dunia yang rumit. "Semua itu akan menjadi dasar untuk membuat keputusan bagi pemerintahan," ujar Ross.

Namun, dari negara-negara yang masuk dalam daftar, China disebutnya sebagai biang keladi utama. Hasil itu juga disebutkan sebagai tembakan peringatan terhadap Beijing.