Ini Beda Skema Subsidi Gaji 2020 dan 2021

Merdeka.com - Pemerintah kembali menghadirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun pada Selasa (10/8) telah mencairkan anggaran Rp 947,499 miliar untuk 947.499 orang penerima BSU, dari total anggaran yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp 8,8 triliun.

Kendati demikian, ada perbedaan antara skema BSU pada tahun lalu dengan 2021. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan perbedaannya ini termasuk dari batasan gaji hingga penyaluran dana BSU.

Skema BSU pada 2020:

1. Batasan gaji atau upah penerima BSU maksimal sebesar Rp 5.000.000

2. Tidak ada batas wilayah maupun sektor

3. Dana yang diterima oleh penerima BSU sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Sehingga jumlah BSU yang didapatkan sebesar Rp 2.400.000

4. Penyaluran dana BSU menggunakan rekening pribadi penerima BSU.

BSU pada 2021:

1. Batasan maksimal gaji atau upah sebesar Rp 3.500.000.

"Dengan ketentuan pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari Rp 3.500.000 maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh," demikian dikutip dari akun Instagram resmi Kemnaker pada Rabu (11/8).

2. BSU diberikan kepada pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4, kecuali Aceh.

Kemudian diutamakan bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

3. Dana yang diterima oleh penerima BSU sebesar Rp 500.000 per bulan, dan disalurkan sekaligus untuk dua bulan sebesar Rp 1.000.000

4. Penyaluran dana BSU disalurkan melalui 4 Bank Himbara yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Khusus Provinsi Aceh menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pemberian Subsidi Upah Dinilai Terlambat

Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira menilai pencairan program BSU tersebut terlambat. Sebab kebijakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan berlevel sudah berlangsung lebih dari satu bulan.

"Pencairan yang lambat karena program BSU Rp 1 juta dilakukan saat PPKM Darurat / level 4 sudah berjalan 1 bulan lebih," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (11/8).

Sementara itu, selama satu bulan berlangsung PPKM Darurat sudah banyak pekerja yang terdampak. Bahkan jumlahnya semakin banyak karena mobilitas masih dibatasi.

"Sementara jumlah pekerja yang terdampak pandemi semakin bertambah," kata dia.

Di sisi lain, Bhima menilai nominal Rp 500 ribu per bulan untuk pekerja masih kurang. Sebab selama PPKM banyak pekerja yang dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji dari perusahaan.

"Jumlah nominal BSU dinilai terlalu sedikit dan tidak mencukupi jika hanya 500 ribu per bulan. Sementara tidak sedikit pekerja yang bahkan dirumahkan tanpa digaji selama PPKM Darurat," kata dia.

Idealnya per bulan masyarakat terdampak mendapatkan subsidi Rp 1,5 juta. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan selama 3 bulan berturut-turut. Sehingga minimal pekerja mendapatkan subsidi Rp 5 juta.

"Rp 1,5 juta rupiah itu untuk satu bulan dan total minimum 5 juta rupiah dalam 3 bulan karena efek PPKM dirasakan bisa sampai 3 bulan kedepan," kata dia.

Terkait anggaran, Bhima menambahkan pemerintah bisa memanfaatkan Silpa sebesar Rp 136 triliun. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk menambah nominal maupun jumlah penerima BSU.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6