Ini cara BKN bebaskan seleksi CPNS 2018 dari praktik KKN

Merdeka.com - Pemerintah akan segera membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 26 September mendatang. Tahun ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menentukan persyaratan dan memeriksa berkas CPNS di daerahnya.

Hal ini pun dikhawatirkan berpotensi memunculkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Meski demikian, BKN menegaskan, kebebasan menentukan syarat dan pemeriksaan ini tidak akan membuat daerah berlaku sewenang-wenang.

"Yang kita bisa jamin sistemnya tidak mengalami kecurangan. Saya sampaikan beberapa kali pada saat selesai administrasi, keluar hasilnya dan muncul lolos atau tidak," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/9).

Ridwan mengatakan setelah pelamar memasukkan data-datanya, sistem yang dirancang akan langsung memeriksa. Kemudian, nantinya data ini diperiksa kembali oleh verifikator di daerah yang telah terdaftar di BKN.

"Akan ada pengecekan lagi administrator. Verifikatornya siapa juga ketahuan untuk investigasi lebih lanjut. Jadi verifikator bisa mengklik apa saja tapi di verifikasi lagi melalui sistem," jelasnya.

Oleh karena itu, Ridwan menegaskan, meskipun pemeriksaan berkas dilakukan di daerah tetapi pihaknya tetap mengontrol agar tidak terjadi kecurangan selama pelaksanaan seleksi CPNS.

"Itu yang akan terjadi di daerah. Kita memberikan wewenang kepada daerah. Tapi kita juga tahu bagaimana menggali mereka spend of control nya benar benar kami jaga di awal dan di akhir pengecekan administrasi saat pemberkasan," tandasnya.