Ini cara pemerintah Jokowi agar utang tak terus membengkak
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut, sekitar 60 persen pembangunan proyek infrastruktur nasional saat ini didanai oleh swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut, sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi pembebanan pembiayaan infrastruktur kepada APBN.
"Jauh lebih besar yang non pemerintah (pembiayaan proyek infrastruktur). Apakah itu swasta atau BUMN, kalau tidak salah angkanya kira-kira 60 persen yang bukan dari APBN," ujar Darmin di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa (30/5).
Pemerintah sejak tahun lalu berupaya untuk mengubah skema pembiayaan pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur tidak lagi menjadi potensi pembengkakan utang negara.
-
Bagaimana cara mendorong pembaruan kendaraan? Selain itu, pembatasan tahun model kendaraan diharapkan dapat mendorong pembaruan kendaraan di Jakarta. Langkah ini akan mendorong masyarakat untuk beralih ke mobil yang lebih ramah lingkungan.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
"Pemerintah sejak tahun lalu berupaya betul mengubah skema-skema pembiayaan, melengkapi pembiayaan agar jangan tergantung kepada APBN saja. Supaya jangan minjam (utang) terus," ujar Darmin.
Meski demikian, Darmin menyebut rasio utang Indonesia tidak tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa negara di dunia. Dia mengatakan utang Indonesia masih ada di rasio 30 persen terhadap dari produk domestik bruto (PDB)
"Utang Indonesia kalau dibandingkan dengan berbagai negara, utang Indonesia tidak termasuk tinggi. Utang, masih ada di rasio 30 persen."
Informasi saja, Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Maret 2017, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 326,34 miliar atau setara dengan Rp 4.342 triliun (kurs hari ini). Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Februari 2017 yang tercatat hanya USD 322,36 miliar.
Posisi utang per Februari 2017 ini juga naik dibanding Desember 2016 yang hanya USD 317,08 miliar.
Dikutip dari data resmi Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia sebesar USD 326,34 miliar ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah bersama Bank Indonesia serta swasta.
Porsi utang luar negeri pemerintah sendiri mencapai USD 162,36 miliar dan Bank Indonesia sebesar USD 4,08 miliar. Total utang keduanya adalah USD 166,45 miliar. Total utang ini naik dibanding bulan sebelumnya yang hanya USD 162,09 miliar.
Sedangkan, porsi utang swasta tercatat sebesar USD 159,89 miliar. Angka utang ini turun tipis dibanding bulan sebelumnya yang mencapai USD 160,30 miliar.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca SelengkapnyaRealisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca SelengkapnyaIndef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaMenariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya