Ini cara PT PII dukung pembangunan infrastruktur strategis nasional

Merdeka.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) membeberkan proyek infrastruktur yang telah dan akan mendapat penjaminan dari perusahaan pelat merah tersebut. Proyek yang dijamin berdasarkan Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Sejak berdiri dari tahun 2009 hingga bulan Juni 2016, telah ditandatangani Perjanjian Penjaminan yaitu Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah, Financial Close PLTU Batang- Jawa Tengah dan 4 Proyek Tol ruas Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung dengan total keseluruhan investasi sekitar Rp 86 triliun yang tercantum di dalam Proyek Prioritas dan Strategis Nasional berdasarkan Perpres no 3 tahun 2016.

PT PII sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, telah memberikan persetujuan penjaminan untuk 4 sektor infrastruktur, yaitu sektor listrik, air minum, jalan tol, kominfo.

"Dengan penjaminan pemerintah melalui PT PII, kepastian pendanaan proyek dari partisipasi swasta dapat lebih meningkat sehingga Pemerintah dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas," ujar Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sinthya Roesly di Jakarta, Rabu (22/6).

Pemerintah sendiri menargetkan belanja untuk pembangunan infrastruktur sampai 2019 mencapai Rp 4.796 triliun sedangkan APBN dan APBD menyumbang Rp 2.817 triliun. Selebihnya perlu ditutupi oleh swasta melalui skema KPBU.

Salah satu terobosan Pemerintah lainnya adalah alternatif pembiayaan proyek infrastruktur melalui Skema Availability Payment. Dalam skema ini, Badan Usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur, kemudian investasi tersebut kemudian akan dikembalikan secara berkala oleh Kementerian, Lembaga Negara atau Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Berdasarkan Perpres 38/2015, terdapat 19 (Sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dan dapat diberikan penjaminan. Lebih jauh, PT PII dapat memberikan Penjaminan Pemerintah untuk sektor publik yang secara financial kurang menguntungkan namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat misalnya sektor pendidikan, lembaga pemasyarakatan, persampahan dan pariwisata.

Sinthya menambahkan bahwa ke depannya PT PII berpotensi memperoleh perluasan mandat perseroan, antara lain meliputi, penjaminan BUMN dengan skema direct lending dan penjaminan atas penugasan Hutama Karya.

PT PII melalui IIGF Institute telah melakukan berbagai program sosialisasi dan capacity building kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dan akademisi melalui Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) yang dilakukan secara berkala atau seminar lainnya khususnya mengenai Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU. Hingga saat ini PT PII telah melaksanakan 13 kali IIR dan Penandatangan Kerjasama dengan 25 universitas di seluruh Indonesia.