Ini cara Risma siapkan Surabaya hadapi pasar bebas ASEAN 2015

Merdeka.com - Walikota Surabaya Tri Rismaharini punya cara sendiri dalam menyiapkan kota pahlawan tersebut menghadapi pasar bebas ASEAN yang bakal diberlakukan pada 1 Januari 2015. Dia ingin warga Surabaya tetap menjadi tuan dan nyonya di rumahnya sendiri.

"Yang saya mau pada 2015, warga Surabaya tidak kalah," Kata Risma saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Strategi Memenangkan Persaingan Pasar Dalam Negeri dan Menembus Pasar ASEAN Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" di Jakarta, kemarin.

Risma berusaha menjaga iklim tenaga kerja yang kondusif. Dia selalu melibatkan serikat pekerja dalam menentukan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya. "Sehingga di Surabaya tidak pernah ada di demo. Bahkan saat May Day, buruh saya ajak joget dan makan bersama."

Kemudian, dia juga memangkas proses perizinan usaha dan bebas biaya. Semua tahapan pengurusan izin usaha sudah bisa dilakukan via online. "Jadi tidak perlu tatap muka, bahkan surat izin usaha yang sudah keluar kita antar ke rumah yang bersangkutan," katanya.

Risma juga mendorong agar setiap kampung di Surabaya memiliki satu produk unggulan. Untuk itu, dia mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang siap membantu warga Surabaya mendapatkan pendanaan dengan bunga hanya tiga persen. "Saat ini, saya akan mengajukan hak paten untuk lontong yang dibuat oleh salah satu kampung di Surabaya biar tidak diklaim oleh Malaysia, tapi kalau daerah lain boleh," selorohnya.

Dalam hal pendidikan, Risma menggratiskan biaya sekolah dan rutin memberikan beasiswa. Tiap tahun, sedikitnya ada 50 anak yang diberikan beasiswa di sekolah pelayaran dan kursus bahas Inggris serta Mandarin. "Soalnya, baru kelas 1 saja, mereka sudah di pesan oleh perusahaan pelayaran," katanya.

Selain itu, Risma tidak segan-segan mengeluarkan dana APBD untuk membeli mobil keluaran terbaru. Itu bukan untuk digunakan sendiri, melainkan untuk bahan praktek siswa kejuruan. "Saya ingin, saat pasar bebas itu tiba, mereka bisa survive," katanya.

Terkait infrastruktur, Risma mengakui juga membangun jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Diantaranya, jalan menuju pelabuhan dan bandara Juanda. (mdk/yud)