Ini Daftar 10 BUMN Pemilik Utang Terbesar
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai kondisi utang 10 BUMN terbesar. Sepuluh BUMN tersebut adalah BRI, Mandiri, BNI, PLN, Pertamina, BTN, Taspen, Waskita Karya, Telekomunikasi dan Pupuk Indonesia.
Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, hari ini hanya ada 6 BUMN yang hadir memberikan penjelasan kepada DPR. BUMN yang dimaksud adalah PT Pupuk Indonesia, PT Taspen, PT Waskita Karya, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom.
"Terakhir laporan performa keuangan BUMN menggunakan dua titik waktu audit 2017 dan belum audit kuartal III 2018. Berhubung yang kita ajukan hari ini sediakala 10 BUMN dengan utang terbesar itu kami tampilan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana DPR berpartisipasi dalam Museum BNPT? Hadir mewakili Komisi III, Ahmad Sahroni menegaskan dukungannya pada kinerja penanggulangan teroris yang dilakukan oleh BNPT di bawah pimpinan Komjen Rycko.
-
Di mana Pertamina Hulu Energi terdaftar sebagai anggota? PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact ('UNGC') sebagai member sejak Juni 2022.
Aloysius mengatakan, pengukuran utang ini dilakukan dengan membandingkan posisi utang dengan industri sejenis. Misalkan, utang PT Telkom dibandingkan dengan perusahaan telekomunikasi lainnya.
"Apa ukuran kepantasan utang, tentu saja perusahaan yang maju, umumnya mendapatkan pendanaan dari 2 sumber. Kalau tidak penambahan modal baik pasar modal, atau kah PNM oleh pemilik," jelasnya.
Data ini, kata Aloysius, diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). "Data ini kami peroleh dari Bursa Efek Indonesia selain perundingan dengan BUMN sekaligus kami bandingkan dengan industri sejenisnya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada 18 BUMN yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 kali ini. Total pendapatan mereka mencapai Rp2.763,31 triliun.
Baca SelengkapnyaSejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.
Baca SelengkapnyaBRI menjadi BUMN paling banyak menyumbang deviden BUMN ke negara hingga Rp23,2 triliun.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaBanyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.
Baca SelengkapnyaErick menyebut capaian ini tak lepas dari program Transformasi BUMN yang terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaSetoran dividen BRI ke kas negara selama periode 2014-2023 berkisar di rentang Rp3,6 triliun hingga Rp23,23 triliun.
Baca SelengkapnyaErick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.
Baca SelengkapnyaDari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca Selengkapnya