Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini daftar Pemda dan K/L peroleh opini WTP 5 tahun berturut-turut

Ini daftar Pemda dan K/L peroleh opini WTP 5 tahun berturut-turut Sri Mulyani. ©AFP PHOTO/KAZUHIRO Nogi

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan piagam penghargaan atas laporan keuangan tahun 2016 kepada pemerintah daerah dan Kementerian dan Lembaga (K/L). Penghargaan ini diberikan bagi institusi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun berturut-turut.

"Saya berikan apresiasi tinggi kepada mereka yang telah mampu mencapai status laporan keuangan WTP. Ini adalah suatu pencapaian yang baik. Saya lebih bangga lagi karena cukup banyak Pemda dan K/L yang mendapatkan status WTP selama lebih dari 5 tahun," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).

Dia berharap dengan diberikannya penghargaan ini, seluruh institusi negara bisa lebih meningkatkan kinerjanya untuk membangun bangsa. "Dengan adanya status laporan keuangan kita yang WTP, tentu kita memiliki adanya sense kemajuan, adanya proses perbaikan dari sisi pengelolaan keuangan negara," imbuhnya.

Berikut Lembaga Negara yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut (tahun 2012-2016)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan SAR Nasional, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ada pula Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Kepegawaian Negara, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Sekretariat Kabinet (Setkab), Dewan Ketahanan Nasional (DKN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Komisi Yudisial.

Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banggai, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Ada pula Kabupaten Ogan Komering Ulu Timor, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Tojo Una Una, dan Kabupaten Lampung Barat.

Kementerian yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Pemerintah Provinsi yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara, Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Batam, Bandar Lampung, Denpasar, Surakarta, Banda Aceh, Lubuk Linggau, Metro, Banjar, dan Sabang.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI
Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

Baca Selengkapnya
Prabowo Apresiasi Kemenhan Lima Kali Berturut-turut Raih WTP: Buah Hasil Kerja Luar Biasa
Prabowo Apresiasi Kemenhan Lima Kali Berturut-turut Raih WTP: Buah Hasil Kerja Luar Biasa

Opini WTP ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut diraih Kemenhan dan TNI sejak Tahun 2018.

Baca Selengkapnya
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut

Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban

Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan Kementerian Agama Kembali Dapat Opini WTP
Laporan Keuangan Kementerian Agama Kembali Dapat Opini WTP

Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.

Baca Selengkapnya
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Baca Selengkapnya
4 Tahun Beruntun, Pemkot Pasuruan Kembali Raih Opini WTP
4 Tahun Beruntun, Pemkot Pasuruan Kembali Raih Opini WTP

Penghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Kembali Raih Opini WTP, Mendag Minta Jajaran Untuk Terus Bersungguh-Sungguh dalam Bekerja
Kembali Raih Opini WTP, Mendag Minta Jajaran Untuk Terus Bersungguh-Sungguh dalam Bekerja

Kemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Baca Selengkapnya
BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022
BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022

Menurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya