Ini daftar Pemda dan K/L peroleh opini WTP 5 tahun berturut-turut
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan piagam penghargaan atas laporan keuangan tahun 2016 kepada pemerintah daerah dan Kementerian dan Lembaga (K/L). Penghargaan ini diberikan bagi institusi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun berturut-turut.
"Saya berikan apresiasi tinggi kepada mereka yang telah mampu mencapai status laporan keuangan WTP. Ini adalah suatu pencapaian yang baik. Saya lebih bangga lagi karena cukup banyak Pemda dan K/L yang mendapatkan status WTP selama lebih dari 5 tahun," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).
Dia berharap dengan diberikannya penghargaan ini, seluruh institusi negara bisa lebih meningkatkan kinerjanya untuk membangun bangsa. "Dengan adanya status laporan keuangan kita yang WTP, tentu kita memiliki adanya sense kemajuan, adanya proses perbaikan dari sisi pengelolaan keuangan negara," imbuhnya.
-
Mengapa Kemenkumham mendapatkan penghargaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Siapa yang beri apresiasi ke Polri? Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik. 'Kami dari DPP PMPI sangat mengapresiasi hasil rilis dari survei dari rilis Litbang Kompas terkait dengan citra positif lembaga negara,' ujar Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air Indonesia (PMPI) Khusniyati, Sabtu (22/6).
-
Mengapa Kemenkumham mendapat penghargaan? Kemenkumham menempati posisi pertama pada kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023.
-
Siapa yang memberikan penghargaan? Menurut pernyataan resminya, Selasa (24/9), penghargaan ini menunjukkan bahwa Gojek diakui sebagai penyedia layanan ride-hailing yang paling dipilih oleh pengguna saat menggunakan angkutan umum di Jakarta.
Berikut Lembaga Negara yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut (tahun 2012-2016)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan SAR Nasional, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ada pula Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Kepegawaian Negara, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Sekretariat Kabinet (Setkab), Dewan Ketahanan Nasional (DKN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Komisi Yudisial.
Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banggai, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Kuantan Singingi.
Ada pula Kabupaten Ogan Komering Ulu Timor, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Tojo Una Una, dan Kabupaten Lampung Barat.
Kementerian yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Pemerintah Provinsi yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sementara, Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Batam, Bandar Lampung, Denpasar, Surakarta, Banda Aceh, Lubuk Linggau, Metro, Banjar, dan Sabang.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaOpini WTP ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut diraih Kemenhan dan TNI sejak Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca SelengkapnyaPenghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya