Ini dampak kebijakan BBM satu harga di Papua versi BPS

Merdeka.com - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo menyebut, kebijakan BBM satu harga yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo telah memengaruhi gejolak harga di Papua. Pada Oktober 2016, Papua mengalami deflasi sebesar 0,09 persen.

"Walaupun baru mulai, tapi saya rasa sudah ada gejala bahwa penurunan harga BBM atau dari sektor rill ya yang selama ini sangat mahal, (kebijakan) itu akan mendorong industri manufaktur di Indonesia Timur, terutama untuk UKM," kata Sasmito di gedung BPS, Jakarta, Selasa (1/11).

Selain jumlah usaha yang meningkat, dia juga menilai kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap harga bahan pokok. Seperti harga pangan yang menurun, karena harga bensin yang digunakan angkutan dalam distribusi pangan menurun.

Terlebih lagi, lanjut Sasmito, harga kebutuhan pokok akan meningkat akibat cuaca ekstrem. Sehingga, dengan kebijakan tersebut, Sasmito berharap agar harga kebutuhan pokok di Indonesia Timur tetap stabil meski sedang menghadapi cuaca ekstrem.

"Kemudian dibantu dengan tol laut. Jadi kebutuhannya tidak terganggu. Misalnya di Maluku Utara kalau ada angin barat, itu tidak ada sebab apa-apa harganya bisa naik. Tapi karena adanya tol laut, saya kira akan membantu banyak, menurunkan harga barang dan jasa di Indonesia Timur. Dan inflasi lebih terkendali," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10) siang. Nantinya harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.

Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter (untuk Premium), sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter. Bayangkan," ungkap Presiden seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (18/10).