Ini deretan proyek prioritas pemerintah di Aceh pada 2018

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK terus menggenjot pembangunan proyek prioritas di Indonesia. Tak hanya di kota besar, pembangunan secara masif juga akan dilakukan di provinsi paling ujung barat Indonesia, yaitu Bumi Serambi Mekah, Aceh pada 2018 mendatang.

Beberapa proyek prioritas nasional di Aceh antara lain, pembangunan jalur KA Bireun–Lhokseumawe, pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa (Konstruksi SBSN), pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa (pengadaan lahan), pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan dan penyediaan layanan informasi.

Demikian data Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Aceh (Musrenbangprov Aceh) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Aceh 2018, di Gedung DPRD Provinsi Aceh hari Senin (17/4).

"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,6 persen, Menteri PPN/Kepala Bappenas berharap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat tumbuh sebesar 5,61 persen," ucapnya dalam keterangan tertulis.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh perlu didukung sektor industri pengolahan, sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan. Serta sektor perdagangan besar dan eceran. Ekonomi Aceh juga didorong sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi total sebesar 82,92 persen.

"Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 15,86 persen dan tingkat pengangguran sebesar 7 persen."”

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, telah ditetapkan tema pembangunan, yaitu 'Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan'. Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekaligus mengurangi ketimpangan, baik ketimpangan antar individu maupun antar wilayah.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati beberapa prioritas nasional, yaitu antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penganggulangan kemiskinan dan lain sebagainya.

Untuk mendukung prioritas nasional, Menteri Bambang berharap pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek, berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran- sasaran program/proyek prioritas nasional. Dalam hal ini, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional.

"Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, tetapi berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan,”" ujar Bambang.