Ini Dua Aksi Dilakukan Pemerintah Jokowi Atasi Perubahan Iklim

Merdeka.com - Perubahan iklim saat ini menjadi isu krusial dunia. Masalah ini bahkan dibahas langsung dalam pertemuan G20 beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi menilai sangat penting sinkronisasi kebijakan antara negara maju dan berkembang mengenai perubahan iklim. Menurut dia, negara-negara maju harus lebih menunjukkan langkah konkret dalam pengendalian iklim, khususnya dukungan pendanaan untuk negara berkembang.

Jokowi menyampaikan, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret dalam hal pengendalian iklim dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari, menekan laju deforestasi hingga ke titik terendah selama 20 tahun terakhir.

Selain itu, kata Jokowi, tingkat kebakaran hutan di Indonesia berkurang 82 persen. Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare lahan mangrove.

Kasubdit Adaptasi Ekologi Alami Direktorat Adaptasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nuraeni menyebut ada dua aksi nyata yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi.

Mitigasi dilakukan dalam rangka mengurangi emisi, contohnya ekosistem potensial gambut dan mangrove yang bisa berperan dalam pengurangan gas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sedangkan adaptasi yakni upaya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim agar potensi kerusakan berkurang, peluang yang ditimbulkan bisa dimanfaatkan, serta konsekuensi yang ditimbulkan akibat perubahan iklim bisa teratasi.

"Perubahan iklim jelas berdampak pada kehidupan, pemerintah dalam hal ini kami dari KLHK sudah mencoba identifikasi modalitas atau support system untuk memastikan komitmen kita bisa tercapai. Kita sudah mencoba menyediakan peta jalan untuk adaptasi perubahan iklim sebagai pelengkap dokumen Nationally Determined Contribution (NDC)," katanya dikutip dari Antara, Selasa (2/11).

Strategi Lainnya

Sementara itu, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menerapkan strategi 3R yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization, guna mendukung Indonesia mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Kepala Kelompok Kerja Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat BRGM, Didy Wurjanto mengatakan, strategi R1 (rewetting) seperti membuat sumur yakni dengan membangun sekat kanal, R2 (revegetasi) yakni menanami hutan mangrove, dan R3 adalah revitalisasi ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, BRGM melibatkan langsung masyarakat lokal agar bisa merasakan secara langsung manfaatnya, termasuk dalam peningkatan ekonomi.

"Jadi BRGM tidak hanya bekerja untuk pengendalian iklim, tapi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini sangat penting," ujarnya.

BRGM saat ini sudah membangun 17 ribu Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG), 5.000 sekat kanal, serta rehabilitasi ratusan hektare ekosistem mangrove. "Paket -paket revitalisasi ekonomi juga sudah diberikan, kita kembangkan bersama masyarakat," katanya.

Melalui upaya-upaya tersebut, tambahnya, BRGM optimis jika komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim di tahun 2030 dapat tercapai.