Ini Enam Klaster Rencana Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Merdeka.com - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Amalia Adininggar menjabarkan, 6 klaster rencana pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Nantinya ibu kota baru akan menjadi kota yang cerdas, hijau, modern, berteknologi tinggi dan berstandar internasional.

"Pembangunan ibu kota negara sebenarnya merupakan bagian dari mencapai visi 2045. Motivasi yang kedua adalah ibu kota negara sebagai identitas nasional di mana ini merupakan banchmark," katanya dalam Indonesia Economic Outlook, Jakarta, Rabu (26/1).

Amalia mengatakan keenam klaster tersebut adalah industri teknologi bersih, farmasi terintergrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia dan produk kimia dan wilayah rendah karbon. Bersamaan dengan itu, ibu kota baru dilengkapi dengan pengembangan sektor ekonomi disekitarnya.

"Yang bisa mendorong bergeraknya ekonomi akibat dari ibu kota negara adalah, pembangunan infrastruktur di ibu kota negara sendiri, dan sekitarnya dan termasuk infrastruktur logistik dan pendukung lainnya. Sehingga tidak hanya infastruktur dasar," jelasnya.

Pemerintah juga mempersiapkan Samarinda dan Balikpapan sebagai wilayah penopang ibu kota baru. Samarinda dan Balikpapan akan punya porsi yang cukup penting dalam mendukung pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.

"Samarinda akan sebagai jantung atau pusat sektor energi yang berkelanjutan. Di mana ini nanti akan menjadi basis manufaktur energi terbarukan. Balikpapan akan menjadi otot salah satunya hilirisasi pengolahan migas menjadi produk petrokimia dan lainnya. Kemudian akan menjadi pelabuhan utama provinisi," tandasnya.

PUPR: Ibu Kota Baru Bakal Punya Tol di Bawah Air

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau (PUPR) berencana untuk membangun tol bawah air di ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusanara di Kalimantan Timur.

"Bapak Direktur Jenderal Bina, Marga Hedy Rahadian menginginkan bahwa teknologi yang kita pakai itu adalah teknologi yang terbaik, termasuk salah satunya adalah pemanfaatan terowongan penyeberangan bawah air atau submersible crossing,” ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit dalam konferensi pers di Kementerian PUPR, di Jakarta, dikutip Selasa (25/1).

Danang mengatakan bahwa terowongan bawah air itu akan dikoneksikan dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

"Nanti akan ada satu tempat di mana akan tersambung ke IKN dan di situlah nanti pada saat akan menyeberang sungai, maka akan menggunakan terowongan penyeberangan bawah air," katanya.

Terkait dengan lokasi untuk terowongan penyeberangan bawah air yang akan tersambung dengan jalan tol tersebut, Kementerian PUPR sedang menyiapkan perencanaan teknis terincinya atau Detail Engineering Design (DED).

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa rencana pembangunan tol bawah air tersebut bertujuan untuk melindungi kawasan area lindung di sekitar IKN.

"Jadi kita tidak mau area lindung itu dirusak, kemudian juga terdapat area rawa di sekitarnya. Sehingga akses konektivitas jalannya melalui tol bawah air," kata Endra.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis H Sumadilaga mengungkapkan infrastruktur dasar akan menjadi prioritas dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Menurut Danis, infrastruktur sumber daya air menjadi infrastruktur dasar yang disiapkan untuk pembangunan IKN.

Pembangunan Infrastruktur sumber daya air di IKN ini tentu saja memprioritaskan dua hal yakni bagaimana menyiapkan pengendalian potensi banjir melalui pembangunan drainase kawasan. Sedangkan prioritas keduanya memastikan bagaimana sumber air baku untuk IKN bisa terpenuhi secara bertahap.

Sedangkan berbicara terkait konektivitas, suatu area development harus dihubungkan dengan tempat-tempat yang lain maka dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Tentu saja infrastruktur jalan ini yang paling memudahkan konektivitas menuju IKN.

Selain itu, pembangunan IKN sendiri fokus kepada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, dimana akan disiapkan land development terlebih dahulu yang nanti didukung oleh utilitas, drainase lingkungan dan sebagainya.