Ini Faktor Pemicu Krisis Pangan yang Berpotensi Meningkatkan Jumlah Orang Miskin

Merdeka.com - Direktur Center Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut bahwa saat ini ada 30 negara yang melakukan proteksi pangan di tengah kenaikan harga akibat perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini membuat pengiriman pangan terkendala dari beberapa sentra penghasil.

Selain proteksi sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina, faktor cuaca ekstrem juga membuat rantai pasokan pangan berkurang. Seperti di India yang mengalami faktor cuaca yang ekstrem yang membuat negara tersebut melakukan proteksi ekspor gandum.

"Biaya transportasi juga menjadi faktornya karena harga minyak dunia di atas USD 100 per barrel. Nah itu semua menambah deretan dari krisis pangan," ujar Bhima kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (28/7).

Bhima menerangkan, apabila setiap negara melakukan proteksi maka akan memicu kenaikan harga pangan secara internasional. Ini juga akan berimbas kepada kemiskinan yang akan naik, sehingga jutaan orang akan mengalami kelaparan.

"Ini juga bisa menyebabkan kerentanan secara politik seperti yang terlihat di Sri Lanka," jelas Bhima.

Jumlah Kelas Menengah Rentan Terdampak

Bhima membeberkan jumlah kelas menengah rentan yang ada di Indonesia sebesar 115 juta orang. Apabila harga pangan kembali naik, maka jumlah orang miskin Indonesia akan kembali meningkat.

"Padahal setelah pandemi, ada harapan jumlah kemiskinan bisa diturunkan, tetapi ini menjadi susah nih. Kemudian juga selain itu dari garis kemiskinan 73 persen disumbang oleh bahan makanan," ujar dia.

Oleh karena itu, forum Presidensi G20 menurutnya bisa membuat kerja sama multilateral untuk bisa mencari jalan keluar dengan menghentikan proteksionisme karena khawatir dibalas dengan revitalisasi.

Bhima menilai Kerjasama seperti tema dalam G20 yaitu recover together recover stronger harus bermula dari kesepahaman proteksionime supaya tidak ada negara yang dirugikan.

"Misalnya ada satu negara yang melakukan proteksi ekspor nanti negara lain yang merasa dirugikan melakukan hal yang sama untuk produk pangan lainnya. Nah itu juga akhirnya menjadi zero same game gitu. Mau mengamankan pasokan satu produk tapi pasokan lainnya justru dihambat dengan negara yang merasa dirugikan," tuturnya.