Ini faktor pendorong investasi swasta meningkat di pembangunan infrastruktur RI

Merdeka.com - Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Armand Hermawan berharap ada peningkatan dalam keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, investasi swasta dalam infrastruktur diharapkan mencapai Rp 1.751 triliun (36,5 persen) dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun.

Menurut Armand, pemerintah melalui kementerian keuangan telah menyiapkan berbagai solusi alternatif untuk pembiayaan proyek infrastruktur tersebut seperti mekanisme ketersediaan layanan atau dikenal sebagai availability payment, Viability Gap Fund (VGF), penjaminan dan pembiayaan jangka panjang sehingga pendanaan infrastruktur tidak banyak mengganggu APBN.

Selain dengan berbagai kemudahan regulasi dan alternatif pembiayaan, faktor positif lainnya adalah keberhasilan Indonesia masuk tiga besar tujuan investasi Jepang, tiga besar destinasi investasi terbaik di Asia, memperoleh kenaikan peringkat kemudahan berbisnis dari urutan ke-109 menjadi 91, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

"Kami optimistis menyusul posisi Indonesia yang kini menjadi negara yang menarik bagi investasi berdasarkan investment grade dari sejumlah lembaga rating keuangan dunia seperti Moody's, Fitch Ratings, Standard & Poors, Japan Credit Rating, dan R&I," katanya di Jakarta, Kamis (11/1).

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp 410,7 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai Rp 2.220,7 triliun. Jumlah tersebut dinilai tidak membebani postur APBN karena besarnya anggaran infrastruktur sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keseluruhan anggaran belanja pemerintah yang ditetapkan dalam APBN 2018 terbagi dalam beberapa sektor. Adapun sejumlah sektor itu sudah dibahas dan melalui pertimbangan yang matang dan panjang guna mencapai target indikator perekonomian.

"Misalnya investasi pembangunan sumber daya manusia dengan anggaran pendidikan Rp 405 triliun dan kesehatan Rp 105 triliun. Jadi anggaran infrastruktur Rp 410 triliun itu tidak besar dibandingkan dengan belanja lain," kata Sri Mulyani.

Bahkan, lanjut Ani, biasa dia disapa, anggaran infrastruktur tidak tinggi dibandingkan dengan anggaran pengentasan kesenjangan ekonomi yang mencapai Rp 207 triliun. Artinya alokasi anggaran infrastruktur tidak memberikan beban terhadap ruang gerak APBN guna menggerakan roda perekonomian.

Menurutnya anggaran infrastruktur sebesar Rp 410,7 triliun merupakan stimulus untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan dan harapannya masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga diminta turut ambil bagian dalam pengawasan.

"Maka kami perlu untuk meyakinkan pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan, kesehatan, layanan dasar, dan konektivitas," ungkap Ani.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang totalnya membutuhkan dana begitu besar yakni mencapai Rp 4.790 triliun perlu didukung oleh berbagai macam pihak, termasuk pihak swasta. Pasalnya tidak semua dana datang dari pemerintah karena pemerintah mengalokasikan sebanyak 40 persen dari APBN dan APBD dan sebanyak 20 persen lewat BUMN.

"Contoh yang sedang dibangun LRT senilai Rp30 triliun. Pemerintah mengeluarkan anggaran Rp9 triliun dan sisanya oleh BUMN dan pihak swasta yang ikut membiayai. Nantinya mereka dapat pengembalian dari partisipasi masyarakat saat LRT itu sudah bisa dimanfaatkan."