Ini hasil pembicaraan Tony Wenas soal Freeport di Kemenkopolhukam

Merdeka.com - Wakil Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat. Tony mengatakan, kedatangannya untuk menyampaikan situasi dan kondisi terakhir PT Freeport Indonesia.

"Enggak ada apa-apa. Kita diundang, kita sampaikan situasi terakhir baik di lapangan. Kita update, kita menyampaikan laporan. Situasi menyeluruh lah terakhir," ungkap Tony di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (16/3).

Sementara itu, Tony mengaku belum mengetahui kabar terbaru mengenai karyawan freeport yang dirumahkan. Lebih jauh dia meminta awak media menanyakan hal tersebut kepada Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama.

"Itu (Karyawan yang di rumahkan) tanya sama pak Riza ya. Tanya Riza saja," ungkap Tony, sambil berlalu dari kerumunan awak media.

Sebelumnya, Wakil Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menemui Menko Polhukam Wiranto di Kantornya, Kamis (16/3). Wiranto mengatakan pertemuan tersebut hanya menerima masukan terkait seputar permasalahan yang terjadi di PT Freeport Indonesia.

Wiranto menjelaskan, setelah menerima 'curhat' langsung dari pengelola maka dia dapat mengetahui antisipasi apa yang akan diambil oleh pemerintah ke depannya.

"Sehingga dengan jelas kita bisa melihat apa yang terjadi dan kemudian hal-hal yang perlu kita antisipasi ke depan, dari masalah Freeport yang memang sekarang belum terselesaikan dengan tuntas. Itu saja sebenarnya," ujar Wiranto di Kantornya, Kamis (16/3).

Wiranto membantah isi pertemuan juga membahas terkait keamanan di PT Freeport Indonesia. Dia mengatakan Tony Wenas selaku pimpinan PT Freeport Indonesia tak berhak membicarakan masalah keamanan.

"Ya enggak. Bukan masalah keamanan. Dia enggak punya kewenangan untuk bicarakan masalah keamanan, tapi informasi yang saya terima dari mereka, itu bisa menjadi bahan yang sangat utuh bagi kita untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu membantah dirinya sebagai Menko Polhukam ikut terlibat dalam permasalahan Freeport yang tengah berseteru dengan pemerintah Indonesia. Dia hanya mengatakan, dirinya memiliki kewajiban ikut berperan karena Freeport berada di wilayah Indonesia.

"Wah. Terlibat itu (tertawa). Polhukam itu keamanan nasional, lah Freeport itu masalah nasional bukan? Freeport itu wilayah Indonesia bukan? Iya. Makanya gitu kan mesti diingat," katanya.

Wiranto enggan mengungkapkan dalam pertemuan tersebut apakah ada tuntutan dari Freeport ke pemerintah yang disampaikan. "Itu kan masalah pembicaraan seperti itu bukan di Menko Polhukam. Masalah Menko Perekonomian, ESDM dan sebagainya, tanyakan pada mereka."