Ini hasil rapat Menko Luhut dengan Inpex
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Panjaitan hari ini melakukan rapat dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), Inpex Corporation. Sejumlah hal terkait Blok Masela dibahas dalam pertemuan tersebut.
Hasil pertemuan, Luhut meminta kepada Inpex untuk melakukan percepatan proses Analisis Dampak lingkungannya (Amdal). "Tadi kita bicara kita ingin prosesnya semua dipercepat, itu misalnya dari kacamata kita di Amdal 3 tahun, kita suruh bikin 1,5 tahun, bisa enggak tuh dia," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).
Selain itu, Lujut juga meminta agar revisi Plan of development (POD) atau revisi rencana pembangunan Blok Masela dipercepat. Jika sebelumnya Inpex mengajukan revisi POD Blok Masela dari off Shore ke on Shore selama 1,5 tahun, pemerintah meminta dipangkas menjadi 8 bulan.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
-
Bagaimana cara Kementan melaksanakan arahan Presiden? Intinya kita siap melaksanakan arahan Bapak Presiden
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
"Terus revisi POD dari offshore ke onshore saya minta 8 bulan. Di mulai sejak besok dia mengajukan draft revisi proposal dia soal berapa keuntungan dia. Mulai dari sekarang kita harapkan itu. Jadi bisa enggak lebih cepat," tuturnya.
Luhut juga menginginkan agar Internal Rate of Return (IRR) di Blok Masela tetap 15 persen. Sebab, kalau sampai IRR dikurangi maka investasi Blok Masel menjadi tidak menarik.
"Itu pasti ada hitung-hitungnya itu teknis akan dibicarakan dengan ahlinya. Saya kan melihat aspek bisnis dengan risikonya begitu. Terus saya bicara soal cadangan, itu agak berbeda, saya bilang enggak kita akan segera pegang," tandasnya.
Selain itu, kata Luhut, dalam pembangunan Blok Masela nanti, Inpex diminta untuk menggunakan sebanyak mungkin konten lokal. Hal ini dilakukan agar dapat menstimulus industri dalam negeri.
"Ya, itu tadi juga sama si Inpex kita sepakat semuanya untuk pokoknya sebanyak mungkin local content. Mereka sudah jabatan sama saya dan setuju. Seberapapun besar apa yang bisa dipake inpex dari dalam negeri itu pake. Pokoknya. sebanyak mungkin apa yang bisa diproduksi," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum menemui Prabowo, AHY terlebih dahulu mengumpulkan jajaran menteri di bawah koordinasinya.
Baca SelengkapnyaKelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha
Baca SelengkapnyaAHY menyampaikan pengalaman pertamanya ketika menyerahkan sertifikat secara door to door kepada masyarakat di Kota Manado
Baca SelengkapnyaDalam rapat terbatas tersebut, ada dua perintah Prabowo kepada jajaran kabinetnya tersebut.
Baca SelengkapnyaSidang berjalan cukup lama hingga memakan waktu 2,5 jam.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaMenurut Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, pertemuan kedua pucuk pimpinan tersebut bersifat audiensi biasa yang dilakukan oleh pejabat baru.
Baca SelengkapnyaLuhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaLuhut diminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola di Indonesia.
Baca SelengkapnyaRencananya, Erick akan bertolak ke Singapura pada akhir pekan ini.
Baca SelengkapnyaMenteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun
Baca Selengkapnya