Ini hitung-hitungan pemerintah untuk turunkan tarif tol sesuai permintaan Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menteri dan pemilik jalan tol membahas rencana penurunan tarif. Para menteri yang dipanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta perusahaan pengelola jalan tol di antaranya Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Astra Infrastruktur Wiwiek D Santoso.

"Beliau menanyakan tarif tol ini bagaimana cara menghitungnya, dia mendengar keluhan para pengemudi," kata Menteri Basuki seperti dikutip dari Antara usai dipanggil presiden di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3).

Menteri Basuki mengungkapkan bahwa selama empat dekade, dari tahun 1980-an hingga tahun 2000-an, ruas tol dari Jagorawi ke Palimanan Kanci tarifnya Rp 212-416 per Kilometer (Km).

"Sedangkan 2000-2010 ini, seperti contohnya Tol Ulujami dan Cipularang ini Rp 709 per Km. Pada tahun 2011 Surabaya, Mojokerto, Bogor, Bali ini Rp 900-1000 per Km. Untuk 2015 ini yang baru beroperasi hingga 2018 nanti ini Rp 750-1500 per Km. Ini yang disebut mahal," tuturnya.

Menurut Menteri Basuki, jika dilihat dari inflasi, biaya kontruksi, pajak, bunga, maka wajar tarif tol tersebut. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan skema perpanjangan masa konsesi tol untuk menurunkan tarif.

"Kemudian, bagaimana caranya menurunkan ini (tarif tol) kan tergantung konsesinya. Sepanjang konsesinya, ini rata-rata 35-40 tahun. Kami membuat opsi penurunan tarif dengan menambah masa konsesi," ucap Menteri Basuki.

Selain itu, katanya, dengan mengubah komposisi golongan kendaraan logistik dari sebelumnya 2, 3, 4 dan 5 menjadi hanya 2 dan 3 saja. "Sehingga akan turun banyak itu yang dulunya Rp 115.000-Rp 144.000 menjadi Rp 96.000, ini yang dilaporkan dan beliau setuju menerapkan," tutur Menteri Basuki.

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan penurunan tersebut karena banyak angkutan logistik yang enggan menggunakan jalan tol. Sebab, tol dinilai tarifnya terlalu mahal. "Ini dalam rangka memberikan kemudahan dan kemurahan tarif tol untuk mendukung logistik yang lebih murah," imbuhnya.

Menteri Budi mengatakan penurunan tarif tol sudah dikaji di tingkat kementerian. Jika peraturannya sudah ada maka tarif bisa langsung turun.

Dia menjelaskan bahwa skema penurunan tarif tol bisa dengan beberapa cara, termasuk dengan menurunkan golongan kendaraan. "Jadi ini kan ada tarif di satu tempat di Jawa Timur, misal, dari Rp 180.000 menjadi Rp 96.000. Jadi hampir separuh," kata Menteri Budi.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryani mengatakan tidak mempermasalahkan penurunan tarif sepanjang prinsip internal rate of return (IRR) tetap dan konsesi diperpanjang. "Tujuan utama bahwa ini meningkatkan daya tahan nasional, daya saing nasional di logistik ini kan supaya tercapai," ujarnya.

Sedangkan, dari pihak Astra Infra juga tidak mempermasalahkan penurunan tarif jika IRR-nya tetap dan konsesinya diperpanjang. "Kalau buat investor sama, baik BUMN, swasta, yang penting kepastian bagaimana kita masing-masing respek pada perjanjian yang sudah diperjanjikan sejak di awal," kata Wiwiek.