Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini jawaban PLN disebut tak bayar utang ke pemilik PLTD di Nias

Ini jawaban PLN disebut tak bayar utang ke pemilik PLTD di Nias pln. Merdeka.com

Merdeka.com - Pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PTLTD) di Kepulauan Nias, PT American Power Rent (APR) Energy menyebut bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum membayar utang pada mereka.

Hal ini diketahui dari surat terbuka yang dibuat perusahaan untuk masyarakat Nias.

Manager Senior Humas PLN, Agung Murdifi angkat bicara menanggapi pernyataan ini. Menurutnya, PLN telah mengirim surat kepada APR Energy sebanyak tiga kali, agar segera mengajukan tagihan dan pembiayaan segera dilakukan.

Orang lain juga bertanya?

Sedang di Medan, PLN telah melakukan pembayaran sebesar 50 persen dari total tagihan dan sisa pembayaran akan dilakukan setelah audit eksternal selesai.

"Hingga saat ini audit eksternal masih berjalan," kata Agung seperti ditulis Antara, Jakarta, Kamis (19/5).

Sebelumnya, pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PTLTD) di Kepulauan Nias, PT American Power Rent (APR) Energy membuat surat terbuka untuk masyarakat Nias. Dalam surat tersebut, perusahaan mengatakan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum membayar utang pada mereka.

Perusahaan sendiri telah bekerja dan memberi pasokan listrik masyarakat Nias sejak 2013 silam.

"PLN belum membayar tagihan kami. Perusahaan itu tidak menghormati kontrak dengan kami," ucap Ketua dan Chief Executive Officer (CEO) APR Energy, John Campion dalam suratnya yang diterima di Jakarta, Kamis (19/5).

Padahal menurutnya, PLN selama ini terus mengumpulkan uang dari penduduk Nias untuk listrik yang mereka gunakan.

Dengan kondisi seperti ini, John mengaku kesulitan untuk membayar gaji karyawannya. Meski demikian, dalam surat tersebut tidak tertulis berapa besar utang PLN pada APR Energy.

"Kami juga sebuah usaha yang memiliki karyawan yang bekerja agar mereka dapat menyokong keluarga mereka," katanya.

"Jika kami tidak dibayar, kami tidak dapat membayar karyawan kami, dan mereka adalah kewajiban kami yang paling penting."

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Manajemen PT PP Kaget Digugat Rp3,1 Miliar: Tapi Tak akan Bikin Kita Bangkrut
Manajemen PT PP Kaget Digugat Rp3,1 Miliar: Tapi Tak akan Bikin Kita Bangkrut

PT PP menjamin gugatan PKPU tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Jakut Tolak Komentar soal PPSU Dipasak Utang pinjol, Begini Alasannya
Wali Kota Jakut Tolak Komentar soal PPSU Dipasak Utang pinjol, Begini Alasannya

Oleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.

Baca Selengkapnya
Bandara Kualanamu Nunggak Pajak Rp37,3 Miliar
Bandara Kualanamu Nunggak Pajak Rp37,3 Miliar

Pihaknya mengimbau kepada para wajib pajak di Deli Serdang, khususnya PT Angkasa Pura Aviasi segera melakukan pembayaran PBB sebelum batas waktu pembayaran.

Baca Selengkapnya
Iwan Lukminto Ungkap Kondisi Sritex: Perusahaan Normal, PHK itu Tabu
Iwan Lukminto Ungkap Kondisi Sritex: Perusahaan Normal, PHK itu Tabu

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Baca Selengkapnya
Mantan Bendahara Disdik Sumut jadi Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Rp1 Miliar Lebih
Mantan Bendahara Disdik Sumut jadi Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Rp1 Miliar Lebih

Aksi culasnya itu merugikan negara hingga Rp1.158.628.535

Baca Selengkapnya
Periksa Sekretaris Perusahaan PGN, KPK Telisik soal Perjanjian Jual Beli Gas
Periksa Sekretaris Perusahaan PGN, KPK Telisik soal Perjanjian Jual Beli Gas

KPK belum menjelaskan soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan kepada kedua pejabat PGN tersebut.

Baca Selengkapnya
Gaji Pegawai PTDI Dicicil, Erick Thohir Ungkap Alasan Sebenarnya
Gaji Pegawai PTDI Dicicil, Erick Thohir Ungkap Alasan Sebenarnya

Proses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.

Baca Selengkapnya
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun

Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.

Baca Selengkapnya
Jurus PLN untuk Bangkit Usai Diramal Bakal Bangkrut
Jurus PLN untuk Bangkit Usai Diramal Bakal Bangkrut

Keuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.

Baca Selengkapnya
Bikin Geleng-Geleng, Daftar Utang Jumbo BUMN Ada yang Capai Rp600 Triliun
Bikin Geleng-Geleng, Daftar Utang Jumbo BUMN Ada yang Capai Rp600 Triliun

Sejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.

Baca Selengkapnya
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.

Baca Selengkapnya