Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini kata DPR soal Kemenhub dilaporkan ke Mabes Polri oleh Lion Air

Ini kata DPR soal Kemenhub dilaporkan ke Mabes Polri oleh Lion Air konpers lion air. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Lion Air mengambil langkah hukum terkait sanksi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terkait pembekuan ground handling serta tidak diperkenankan untuk pembukaan rute baru. Hal ini buntut dari insiden salah menurunkan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta.

Anggota Komisi V DPR, RI Fauzih Amro ‎ mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo untuk menindak tegas Lion Air. Dia meminta agar Suprasetyo tidak gentar dengan gertakan maskapai Singa Merah yang mempidanakan sanksi tersebut ke Mabes Polri.

"Menurut saya, aturan sudah ada, UU sudah ada. Sekarang siapapun yang melanggar ya tindak tegas. Kan enggak mungkin korporasi menentang negara," ujarnya di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/5).

Orang lain juga bertanya?

Sanksi yang dijatuhkan Kemenhub terhadap Lion Air merupakan bukti tindakan tegas, agar di kemudian hari kejadian serupa tidak terjadi lagi.

‎"Apa yang dilakukan Kemenhub ini tindakan tegas. Ini perlu kita dukung untuk beri efek jera. Sekarang kan muncul petisi pemerintah jangan takut lawan korporasi‎," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Lion Air Edward Sirait mengatakan telah melaporkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal.

Maskapai berlambang singa itu memperkarakan Dirjen Kemenhub atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 dan 335 KUHP.

"Sudah dilaporkan tanggal 16 Mei 2016 kemarin. Kemenhub (yang dilaporkan) pengambil kebijakan sesuai surat itu," kata Edward dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/7).

Edward menjelaskan pihak Kemenhub tidak mengutamakan asas praduga tak bersalah kepada pihaknya. Apalagi, menurutnya sanksi kepada institusi lantaran kesalahan dilakukan oleh oknum perorangan.

"Apakah kesalahan perorangan akan dijadikan alat menghukum institusi? Saya perlu klarifikasi," kata dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
Megawati Geram Relawan Ganjar-Mahfud Terus Diintimidasi: Mereka Takut Kalah
Megawati Geram Relawan Ganjar-Mahfud Terus Diintimidasi: Mereka Takut Kalah

Megawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.

Baca Selengkapnya
Geram Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit, PDIP: Panglima TNI Jangan Anggap Sepele, Ini Langgar HAM
Geram Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit, PDIP: Panglima TNI Jangan Anggap Sepele, Ini Langgar HAM

Ahmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat

DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tegas Ingatkan Komnas HAM Kerjasama dengan Polri Tuntaskan Kasus Vina Cirebon
VIDEO: DPR Tegas Ingatkan Komnas HAM Kerjasama dengan Polri Tuntaskan Kasus Vina Cirebon

Supriansa mengusulkan agar Komnas HAM lebih mendalami kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
PDIP Murka Rieke Diadukan Gara-Gara Kritik PPN 12%: MKD Jangan Latah, Bisa-Bisa Dibubarkan
PDIP Murka Rieke Diadukan Gara-Gara Kritik PPN 12%: MKD Jangan Latah, Bisa-Bisa Dibubarkan

Anggota DPR RI fraksi PDIP Ario Bimo meminta MKD tidak memproses aduan tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jenderal Polisi di DPR Terkejut Kapolri Gulung Judi Online, Tunjuk Komjen Fadil Imran
VIDEO: Jenderal Polisi di DPR Terkejut Kapolri Gulung Judi Online, Tunjuk Komjen Fadil Imran

Adapun agenda rapat hari ini salah satunya mengangkat berbagai evaluasi kerja Polri.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras Megawati Terkait Kasus Aiman: Enak Saja Anak Orang Dipanggil-panggil
Reaksi Keras Megawati Terkait Kasus Aiman: Enak Saja Anak Orang Dipanggil-panggil

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersuara keras terkait kasus dugaan berita bohong yang menjerat Aiman Witjaksono.

Baca Selengkapnya
Laporkan ‘Tragedi Boyolali’ ke Komnas HAM, TPN Ganjar Mahfud Tuntut Bentuk Tim Independen
Laporkan ‘Tragedi Boyolali’ ke Komnas HAM, TPN Ganjar Mahfud Tuntut Bentuk Tim Independen

Laporkan ‘Tragedi Boyolali’ ke Komnas HAM, TPN Ganjar Mahfud Tuntut Bentuk Tim Independen

Baca Selengkapnya
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

Baca Selengkapnya
7 Relawannya Dikeroyok TNI, Ganjar: Semena-mena Bukan Zamannya Lagi, Jangan Sakiti Rakyat
7 Relawannya Dikeroyok TNI, Ganjar: Semena-mena Bukan Zamannya Lagi, Jangan Sakiti Rakyat

Ganjar juga memastikan relawannya tidak ada yang meninggal pascapengeroyokn itu.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya