Ini kata Presiden Jokowi soal Freeport tolak divestasi saham 51 persen

Merdeka.com - Perusahaan induk PT Freeport Indonesia, Freeport McMoran telah melayangkan surat ke pemerintah Indonesia. Dalam surat tersebut, Freeport belum setujui pengajuan divestasi saham yang dilakukan pemerintah sebesar 51 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai penolakan tersebut. Dia mengatakan, pengajuan itu masih proses dan dalam negosiasi. Jokowi pun yakin negosiasi ini akan segera selesai.

"Ini kan masih proses. Nanti ketemu tim kita, Bu Menteri BUMN, Menkeu, Menko Kemaritiman dalam satu tim nanti bertemu, namanya negosiasi alot ya biasa. Sudah 3 tahun kok ini otot-ototan masalah negosiasi itu dan ini hampir final. Saya yakin win-win lah. Saya yakin akan selesai," katanya, di Banten, Kamis.(5/10).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa negosiasi ini pun sudah tiga tahun dibicarakan sehingga pemerintah ingin secepatnya selesai. "Sudah tiga tahun kita bicara ini. Tapi kan kita juga enggak mau kalau tidak dapat win nya. Sana win, sini juga win. Kan kita mintanya begitu. Enggak ada win sama loose ya juga enggak mau. Win sama win," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan pihaknya telah menerima pernyataan posisi pemerintah terkait dengan divestasi pada tanggal 28 September 2017. Salah satunya, divestasi saham yang dilakukan hingga kontrak karya berakhir yaitu 2021.

"Freeport telah dengan gigih mempertahankan bahwa setiap divestasi harus mencerminkan adil dengan nilai pasar usaha sampai 2041, dengan menggunakan standar internasional untuk menilai bisnis pertambangan, yang kesemuanya konsisten dengan hak-haknya di bawah kontrak karya," ujar Richard yang dikutip dalam surat resmi Freeport McMoRan, Jumat (29/9).

Dia menilai Freeport memiliki hak kontrak untuk beroperasi sampai 2041. Sesuai dengan Pasal 31 dari KK menyatakan, persetujuan ini harus berjangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan persetujuan dilakukan dengan ketentuan bahwa perusahaan berhak mengajukan permohonan perpanjangan dua tahun berturut-turut untuk masa jabatan tersebut, yang tunduk pada persetujuan pemerintah.

"Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut oleh Perusahaan dapat dilakukan setiap saat," jelasnya.

Selain itu, Richard menambahkan Freeport telah memperoleh pendapat hukum dari penasihat hukum Indonesia yang berkewajiban mendukung haknya sampai 2041.

Selanjutnya, Freeport telah menginvestasikan USD 14 miliar sampai saat ini dan berencana untuk menginvestasikan USD 7 miliar tambahan dalam proyek pengembangan bawah tanah sampai 2021, yang menguntungkan operasinya sampai 2041.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah telah menyetujui rencana jangka panjangnya sampai 2041 melalui Amdal dan pengajuan dokumen lainnya.

"Pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tidak mencerminkan nilai wajar usaha berdasarkan hak kontraktual kami sampai 2041," tegas Richard.