Ini kesan para artis sampai Bos Inter Milan terkait Tax Amnesty

Merdeka.com - Pemerintah terus mengejar program pengampunan pajak atau Tax Amnesty guna menambah jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bahkan, pemerintah telah mensosialisasikan program ini ke berbagai kalangan, mulai dari pengusaha hingga para artis. Tujuannya, agar dana yang didapatkan bisa lebih besar dan target Tax Amnesty tercapai.

Mendekati batas akhir periode pertama penyelenggaraan Tax Amnesty pada September 2016, sudah ada beberapa pengusaha besar dalam negeri yang melaporkan hartanya ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak (WP) Besar Mekar Satria Utama mengungkapkan, tercatat sebanyak 51 Wajib Pajak (WP) besar ikut dalam program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Dari total tersebut, nilai tebusan yang telah masuk sebesar Rp 847,62 miliar, sementara dana deklarasi sebesar Rp 39,2 triliun.

Untuk SKPP, (Surat Keterangan Pengampunan Pajak) tercatat sebanyak 38 surat yang telah dikeluarkan. Lalu, apa kesan para artis dan konglomerat Indonesia soal program Presiden Joko Widodo ini.

Berikut merdeka.com mengulasnya:

Anang: Tax Amnesty kurang sosialisasi

Artis sekaligus Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Anang Hermansyah mengatakan, sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai pembayaran pajak masih minim. Padahal seluruh masyarakat, terutama artis, ingin membayar pajak dengan benar dan tepat.

"Ditjen Pajak juga tahu penghasilan artis itu. Artis ini tidak ada yang jadi penjahat kok. Kami ingin bangun negara ini menjadi baik, maka saya sempatkan hari ini, ini bentuk saya ingin kalau corp artis ingin sukseskan program tax amnesty bersama-sama," kata Anang di gedung Ditjen pajak, Jakarta, Selasa (23/8).

Menurutnya, pengawasan pemerintah terhadap pelaku industri hiburan masih minim, salah satunya mengenai sosialisasi perpajakan. Sehingga, negara kehilangan banyak uang karena banyak artis yang tidak taat membayar pajak.

Agar kontribusi pekerja seni khususnya musisi maksimal dalam mendukung pemasukan negara melalui penerimaan pajak, pemerintah harus menyiapkan perangkat yang kondusif. Sehingga, para pekerja seni mengetahui secara akurat penghasilannya yang berkorelasi dengan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan.

"Dengan cara ini, pemerintah bisa berhitung berapa potensi pajak dari kelompok pekerja seni ini. Semua jadi akuntabel dan terprediksikan," imbuh Anang.

Terkait hal tersebut, Anang mengusulkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), LMKN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar menyiapkan sistem tersebut dengan baik.

"Jika pemerintah ingin memaksimalkan potensi pajak di pekerja seni, ya mestinya juga menyiapkan perangkatnya dengan baik," cetus Anang.

Bos Indofood bingung proses administrasi Tax Amnesty

Direktur Utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Franciscus Welirang mengeluhkan proses administrasi pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty). Menurutnya, proses ikut tax amnesty tergolong menyusahkan dan sangat panjang.

Misalnya, format dalam formulir pendaftaran, Surat Pernyataan Harta (SPH) dan cara pengisian dengan berbagai item. "Kok rasanya formatnya ruwet banget," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/9).

Dia meminta agar pemerintah memercayai laporan SPH yang diajukan Wajib Pajak (WP) dengan menggunakan sistem pungutan pajak secara self assessment. Selama ini, wajib pajak dimintai bukti-bukti harta yang harus dilampirkan saat mengajukan tax amnesty.

"Basisnya self assessment dulu, saling memercayai itu penting. Pemerintah perlu percaya orang yang mengajukan tax amnesty dengan tulus bahwa dia akan mendeklarasikan apa yang dimiliki dan memercayai kepada pemerintah apa yang dia miliki. Jangan minta bukti ini itu, jadi ruwet administrasi," harap Franky.

Sebagai perusahaan terbuka, pihaknya menyatakan akan ikut program tax amnesty karena merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, secara tegas dia meminta kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak agar menyederhanakan proses administrasi pendaftaran program tax amnesty.

"Kalau saya pribadi, pasti mengaku di tax amnesty. Indofood perusahaan publik, masa dia ngibulin publik," ucapnya.

Bos Lippo: Tax Amnesty beri keuntungan untuk pengusaha

Chairman Lippo Group, James Tjahja Riady menjadi WP besar pertama yang ikut Tax Amnesty. Hal tersebut diharapkan menjadi pendorong agar konglomerat lain di Indonesia melaporkan hartanya ke pemerintah.

"Dan untuk Pak James Riyadi tadi itu 'pecah telor' ya (Wajib Pajak dengan pelaporan terbesar)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak (WP) Besar Mekar Satria Utama di Jakarta, Jumat (2/9).

James menilai program ini pun diharapkan bisa merapikan harta-hartanya yang selama ini tidak tercatat. "Apa yang kami lakukan hari ini adalah untuk merapikan semua, sehingga menjadi rapi, transparan total dan menjadi terbuka. Seiring waktu, anda nanti juga bisa melihat dari apa yang telah kami laporkan," imbuhnya.

Dia pun berpesan kepada rekan-rekannya sesama pengusaha untuk sesegera mungkin memanfaatkan program Tax Amnesty. Menurutnya, program ini bisa menjadi peluang bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Tanah Air.

"Secepat mungkin lah datang untuk menyelesaikan proses ini sehingga bisa masuk sistem. Seperti dimerdekakan. Untuk selanjutnya itu masuk dalam sistem dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional kita ini," tutur putra dari konglomerat Mochtar Riady tersebut.

Thohir bersaudara: Ikut Tax Amnesty, kerahasiaan WP dijamin

Dua taipan kakak beradik Indonesia, Garibaldi 'Boy' Thohir dan Erick Thohir menyambangi Kantor Wilayah Pajak Besar IV, Sudirman, Jakarta pada Rabu (14/9). Kedatangan keduanya adalah untuk mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.

Boy yang merupakan Presiden Direktur PT Adaro Energy mengungkapkan, lambatnya para wajib pajak besar mengikuti Tax Amnesty dikarenakan permasalahan teknis penghitungan harta.

"Saya pikir kan memang istilahnya tuh pertama dalam kita menghitung (harta) perlu waktu. Mesti di cek satu-satu takut ada yang kurang," ucapnya di Jakarta, Rabu (14/9).

Bahkan, keduanya sempat ragu untuk mengikuti program Tax Amnesty. Namun keraguan dua taipan bersaudara tersebut berubah karena tidak ingin kehilangan kesempatan mendapat tarif termurah.

Seperti diketahui, tarif pengampunan pajak sebesar 2 persen akan berakhir hingga akhir bulan ini. Sedangkan pada bulan Oktober hingga Desember 2016 akan diberlakukan tarif sebesar 3 persen.

Setelah mengikuti Tax Amnesty, Boy mengaku terkesan dengan pelayanan di kantor wilayah pajak besar IV, Jakarta. Menurutnya, pengusaha benar-benar mendapat jaminan pelayanan terbaik dan terjaga kerahasiaannya.

"Penerimaan oleh pak kanwil cukup baik, simpel, waktu saya mengisi formulir A, formulir B itu mudah kok. Menurut saya hanya tinggal willingness pengusaha saja kok. Penerimaannya sangat baik sekali. Sangat welcome. Karena teman pajak tahu kalau kita mitra pemerintah dalam pembangunan," ujar Boy di Jakarta, Rabu (14/9).

Di tempat yang sama, Erick Thohir mengajak para pengusaha untuk segera mengikuti program Tax Amnesty.

"Jangan nunggu, menurut saya kalau belum sempurna istilahnya bayar saja. Nanti kan ada kesempatan kedua dan ketiga. Karena teman di pajak menunggu dengan sangat welcome dan transparan. Jangan nunggu September nanti buru-buru malah repot," pungkas Erick.