Ini Keuntungan Indonesia Tambah Porsi Saham 10 Persen di Freeport

Merdeka.com - Menteri BUMN Erick Thohir buka suara mengenai rencana pemerintah yang akan menambah porsi saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, ini akan membawa manfaat dan nilai tambah, termasuk setoran dari PTFI ke negara.

Rencana penambahan saham ini sebelumnya dilontarkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pemerintah berencana menambah sekitar 10 persen saham di PTFI.

Menurut Erick, penambahan saham ini bisa membawa manfaat dalam menambah pendapatan negara. Dia menyebut kalau penambahan saham ini bakal diproses setelah kontrak PTFI berakhir.

"Nambah saham buat negara supaya, kembali kalau, nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen," ujar dia di Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

Erick mengungkapkan, hal itu jadi salah satu dari 3 poin yang diminta oleh pemerintah. Selain saham, Erick meminta adanya penambahan porsi direktur di PTFI yang berasal dari putra daerah, Papua.

"Ini sudah puluhan tahun, sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," ungkapnya.

"Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari putra daerah dan Alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di Papua ini merasa disisihkan, mereka banyak yang mampu kok," katanya.

Minta Bangun Smelter

Permintaan lainnya, kata dia, adalah adanya hilirisasi di dalam negeri. Salah satunya diwujudkan dengan pembangunan smelter di beberapa daerah, seperti di Gresik, Jawa Timur, dan Papua.

"Kita mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," ujarnya.

"Ketiga, kembali nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham dong," tambah Erick Thohir.

Perlu diketahui, negara saat ini memiliki saham sebsar 51 persen di Freeport Indonesia. Jika ditambah, artinya porsi sahamnya akan meningkat menjadi 61 persen. PTFI sendiri memiliki kontrak aktif hingga 2041 mendatang.

Perpanjangan Kontrak

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan bocoran terkait rencana Pemerintah dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Saya kasih bocoran, tadi dalam beberapa waktu terakhir ini kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan dari pengelolaan Freeport," kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan I-2023, di Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Bahlil menjelaskan, saat ini kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, yakni 51 persen. Sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).

Pertimbangan perpanjangan kontrak tersebut dilihat dari pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik. Bahkan dalam laporan Freeport kepada Pemerintah tahun 2024 potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dengan cara menambah saham 10 persen. Kendati demikian, hal itu masih dalam pembahasan, untuk informasi resminya akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Maka Pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, dimana Pemerintah akan menambah saham sekitar 10 persen, ini bocoran aja. Nanti akan diumumkan secara resmi, ini masih dalam pembahasan belum pasti, tapi pembahasannya sudah hampir matang," ujarnya.

Rencananya, jika pembahasan mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sudah selesai, maka Pemerintah akan meminta agar dibangun smelter di Papua, tidak hanya membangun smelter di Gresik.

"Tapi kalau sudah selesai akan kami umumkan dan kami akan meminta mereka membangun smelter di Papua tidak hanya di Gresik. Ini sebagai informasi tambahan doakan agar pembahasan ini bisa kita lalui bersama dengan asas barang tentu negara harus mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, ini yang kita diskusikan di Kementerian Investasi," pungkasnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com