Ini keuntungan negara penganut tax haven
Merdeka.com - Negara penganut Tax Haven atau surga pajak memberi peluang investor untuk mendapat keuntungan besar dari rendahnya pajak yang diberikan. Selain itu, investor juga mendapat kesempatan untuk membuat perusahaan dengan tujuan khusus.
Lalu dari mana negara penganut Tax Heaven mendapatkan benefit?
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama mengatakan keuntungan yang didapat dari negara itu adalah mereka tidak menyediakan infrastruktur dan jaringan listrik. Namun, perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya ke kantor pajak terkait.
-
Di mana warga negara tidak terkoneksi internet? Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet.
-
Bagaimana internet mati di dunia mempengaruhi listrik? 1 mingguPemadaman listrik terjadi di mana-mana. Jaringan listrik modern kebanyakan telah mengandalkan internet untuk mengoordinasukan pembangkit listrik dan gardu listrik, termasuk pengoperasiannya melaui komputer.
-
Kenapa Indonesia buat Motor Listrik? Kehadiran sejumlah brand lokal tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif berbasis elektrifikasi untuk mengurangi emisi karbon dioksida.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Siapa yang diuntungkan dari penggunaan pajak di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memaksa orang-orang kaya untuk membayar lebih banyak daripada orang-orang miskin. Hal ini dapat membantu dalam mendistribusikan kekayaan secara adil di masyarakat.
"Karena nanti kita cek kita bayar pajak tidak di situ? Nanti kita akan bayar di situ. Mereka gunakan itu untuk menarik perusahaan-perusahaan yang ada di situ untuk mendapatkan fee," ujar dia di kantornya, Jakarta, Selasa (5/4).
Sementara itu, dia menilai pengungkapan skandal 'Panama Papers' tidak legal. Namun, status tersebut berbeda-beda pada setiap negara.
"Kita bilangnya tidak legal, tapi ketentuan hukum mereka memungkinkan. Makanya negara-negara di seluruh dunia bergabung, yang begini-begini bagaimana cara menanganinya. Sehingga nanti transaksi transfer pricing bukan merupakan transaksi yang tidak benar tapi tidak wajar. Transaksinya benar tapi tidak wajar karena harganya harusnya 10 dia bikin jadi 5," jelas dia.
Kendati demikian, dia tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh negara dari penganut surga pajak ini. Salah satunya, Singapura merupakan negara favorit yang termasuk sebagai kategori penganut Tax Haven.
"Singapura misalnya secara tidak langsung dianggap sebagai tax heaven, kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang mendirikan perusahaan di sana barangnya dialihkan dari sana. Itulah yang menyebabkan based eruption pabrique shifting, banyak pabrik bergeser ke sana," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam Pandora Paper, mengungkap cara politisi, miliarder, dan selebritas berpengaruh memanfaatkan rekening luar negeri.
Baca SelengkapnyaBerada di ujung Tasikmalaya, daerah tersebut nampak dikelilingi hutan belantara.
Baca SelengkapnyaPenghindaran pajak melalui Tax Avoidance tentu dapat merugikan negara karena mengurangi pemasukan.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaWilayah Batam, secara geografis terletak di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
Baca SelengkapnyaPenerapan kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.
Baca SelengkapnyaDi era modern saat ini ternyata di Indonesia masih ada salah satu kawasan yang tidak dialiri listrik.
Baca SelengkapnyaTarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSimak detail pajak mobil listrik, mulai dari aturan hingga insentif yang membuat kendaraan ini kian diminati.
Baca Selengkapnya