Ini kriteria 23 juta pelanggan yang akan dicabut subsidi listriknya
Merdeka.com - PT PLN (Persero) bakal mencabut subsidi listrik terhadap mereka yang disinyalir termasuk kategori mampu. Tahun depan, PLN akan mulai mencabut subsidi untuk 23 juta pelanggan dimulai dari wilayah Pulau Jawa khususnya Jabodetabek.
Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatmiko menjelaskan pihaknya menggunakan data yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam penentuan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
"Jadi nanti data yang dikeluarkan TNP2K akan kita selaraskan dengan yang dimiliki PLN," ujar Jatmiko kepada wartawan di Kantor PLN Pusat, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).
-
Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? 'Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,' ujar Isa.
-
Bagaimana cara menentukan pengguna BBM Subsidi? Rencananya, kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan ditentukan berdasarkan Cubicle Centimeter (CC).
-
Siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
-
Kenapa BPH Migas pantau penggunaan BBM subsidi? 'Kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi. Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya, di mana ASDP merupakan salah satu konsumen pengguna,'
-
Siapa yang menawarkan subsidi? Pada iBusiness Forum 2024 di Bangkok, Thavisin mengklaim promotor konser Taylor Swift, AEG, telah ditawari subsidi sebesar USD 2-3 juta per pertunjukan oleh pemerintah Singapura sebagai bagian dari perjanjian eksklusivitas.
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM subsidi? 'Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,'
Salah satu indikator yang dipakai, lanjut Jatmiko, yakni jumlah pendapatan si pelanggan. "Penghasilan yang rendah. Dari penghasilan bisa," tuturnya.
Selain itu, indikator miskin lainnya yakni dilihat dari kendaraan yang dimiliki pelanggan. Jika memiliki kendaraan lebih dari satu, pun hanya memiliki salah satunya seperti roda empat maka, pelanggan tersebut masuk dalam kategori tidak miskin.
Jika dengan kondisi di atas, pelanggan tetap bersikukuh bahwa dirinya berhak menikmati subsidi listrik, maka yang bersangkutan diharuskan menunjukkan surat keterangan miskin, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun kartu lainnya yang dikeluarkan pemerintah.
Menurut data yang dimiliki TNP2K sekitar 44 juta penduduk di dalam negeri menikmati subsidi listrik baik yang berdaya 450 VA dan 900 VA. Di mana dengan rincian, pengguna listrik berdaya 450 VA sebanyak 22.805.060 dan berdaya 900 VA sekitar 22.136.820 pelanggan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaSelain pelanggan rumah tangga, ada empat golongan lain yang berhak menerima subsidi listrik.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempermudah aturan untuk memperoleh subsidi motor listrik. Menyusul, sepinya peminat akibat persyaratan yang dianggap terlalu rumit.
Baca SelengkapnyaUsulan subsidi tarif listrik juga mengacu pada nilai tukar sebesar Rp15.300-Rp16.000 per USD.
Baca SelengkapnyaSelain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaLaporan subsidi listrik yang melenceng ini dikemukakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2024, subsidi dan kompensasi untuk BBM, gas Elpiji dan listrik sebesar Rp329,9 triliun.
Baca SelengkapnyaPembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi sinyal akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik.
Baca SelengkapnyaPemerintah membuat aturan baru mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Baca SelengkapnyaAturan baru nantinya akan memuat kategori kendaraan apa saja yang boleh menggunakan Pertalite dan Solar.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.
Baca Selengkapnya