Follow
Ini kriteria lokasi kota pemerintahan baru selain Palangkaraya
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK kembali mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Salah satu kota yang berpotensi menggantikan Jakarta adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, Ibu Kota harus dipindah dari Jawa. Sedangkan Palangkaraya bukan satu-satunya pilihan.
"Yang pasti harus keluar dari Pulau Jawa," ucap Menteri Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4).
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi ibu kota? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Kenapa pusat kerajaan berpindah ke Malang? Baru setelah Ken Arok membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang.
-
Kapan Soekarno memutuskan Palangka Raya batal jadi ibu kota? Namun sebelum itu, pada 17 Juni 1964, Soekarno sempat melemparkan pernyataan bahwa penetapan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Indonesia batal. Ini beriringan dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1964 tersebut.
-
Bagaimana BP Batam siapkan relokasi? “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,“ ujar Muhammad Rudi.
Menteri Bambang membeberkan, beberapa kriteria calon daerah yang bisa menjadikan Jakata sebagai Ibu Kota. Salah satunya adalah kemungkinan bencana alam yang kecil.
"Lalu ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara dan statusnya free and clear agar tidak ada pembebasan tanah lagi."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca Selengkapnya
Anies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca Selengkapnya
PKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca Selengkapnya
Pulau Ambo menjadi wilayah tengah Indonesia. Dia masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Dan berada di tengah Selat Makassar.
Baca Selengkapnya
Di depan investor asing, Prabowo juga menegaskan IKN proyek politis.
Baca Selengkapnya
Gubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca Selengkapnya
Bagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca Selengkapnya
Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca Selengkapnya
PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca Selengkapnya