Ini kriteria lokasi kota pemerintahan baru selain Palangkaraya
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK kembali mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Salah satu kota yang berpotensi menggantikan Jakarta adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, Ibu Kota harus dipindah dari Jawa. Sedangkan Palangkaraya bukan satu-satunya pilihan.
"Yang pasti harus keluar dari Pulau Jawa," ucap Menteri Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4).
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi ibu kota? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Di mana Palangkaraya terletak? Palangkaraya juga berada di posisi strategis, yakni terletak di titik tengah garis imajiner yang menghubungkan Kota Sabang di Aceh (paling barat) dengan Kota Merauke di Papua (paling timur). Kota ini juga berada tepat di tengah-tengah antara garis utara dan selatan yang melewati Palangkaraya.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Kenapa pusat kerajaan berpindah ke Malang? Baru setelah Ken Arok membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang.
-
Kapan Soekarno memutuskan Palangka Raya batal jadi ibu kota? Namun sebelum itu, pada 17 Juni 1964, Soekarno sempat melemparkan pernyataan bahwa penetapan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Indonesia batal. Ini beriringan dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1964 tersebut.
Menteri Bambang membeberkan, beberapa kriteria calon daerah yang bisa menjadikan Jakata sebagai Ibu Kota. Salah satunya adalah kemungkinan bencana alam yang kecil.
"Lalu ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara dan statusnya free and clear agar tidak ada pembebasan tanah lagi."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaPKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca SelengkapnyaPulau Ambo menjadi wilayah tengah Indonesia. Dia masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Dan berada di tengah Selat Makassar.
Baca SelengkapnyaDi depan investor asing, Prabowo juga menegaskan IKN proyek politis.
Baca SelengkapnyaGubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaSoekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaSalah satu teks cerita sejarah adalah adanya gagasan Palangkaraya sebagai Bakal Ibukota Indonesia.
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaPramono mengatakan akan tetap mempertahankan lokasi Balai Kota di Jakarta Pusat bila menang di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya