BBM satu harga bukti pemerintah ciptakan keadilan ekonomi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah pencapaian keadilan ekonomi yang berhasil diciptakan dalam empat tahun terakhir. Salah satunya realialisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga ke seluruh pelosok nusantara.

"Pemerintah melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga sehingga saudara saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/8).

Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. Pertama, melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat.

"Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya," jelasnya.

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.

"Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," jelasnya.

Presiden Jokowi melanjutkan pemerintah dalam 4 tahun terakhir terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi hanya 7 persen. Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, Pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro. Sebagai salah satu solusi yang diperlukan untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan ummat dan masyarakat bawah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menambahkan, terobosan lain yang berhasil diciptakan adalah peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Total alokasinya sudah mencapai Rp 187,65 triliun.

"Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa. Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan," jelasnya.