Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini langkah yang harus dilakukan Jokowi wujudkan proyek 35.000 MW

Ini langkah yang harus dilakukan Jokowi wujudkan proyek 35.000 MW PLN. merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai, ada beberapa hal yang harus menjadi sorotan atau perhatian dalam megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Proyek besar ini ditargetkan rampung pada tahun 2019, dan pengerjaannya terbilang cukup singkat.

Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memangkas waktu pengerjaan proyek tersebut.

"Yang harus dipahami proyek ini pencanangannya 5 tahun tapi dimulai 2015. Ini kan sifatnya struktural. Upaya untuk memperpendek proses perizinan memperingkas, pembebasan lahan bagus kalau ada 30 persen. Lumayan di tahun pertama," kata Fabby dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/12).

Selain itu, perlu kejelasan payung hukum dan proses konsolidasi yang matang dan terkoordinasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.

"Catatan kritis saya melihat konsolidasi berjalan cukup lama. Seperti Perpres penugasan dari Maret, padahal RUPTL sudah siap tinggal ditandatangani. Memang baiknya Perpres segera keluar karena itu jadi payung hukum. PLN kurang pede kalau belum ada aturan yang melindungi," jelas Fabby.

Selain itu, proyek besar ini juga membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Alokasi pendanaan ini tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, perlu dukungan iklim investasi yang positif, di tengah kondisi perekonomian global yang sedang menurun.

"Proses pendanaan kurang optimal karena susah membangunnya. Caranya memperbaiki iklim investasi. Pelayanan 1 pintu dipercepat distreamlining. Pembebasan lahan perlu dipercepat," imbuhnya.

Selain itu, rasa aman para investor untuk menanamkan modalnya di proyek listrik 35.000 MW pun perlu dijaga. Caranya adalah dengan memastikan alur pasokan dan kebutuhan.

"Upaya untuk investor secure pendanaan, kalau industrinya gak siap masuk gimana? Supply chain juga penting. Ini proyek manajemenya yang luar biasa. Kita bersaing dengan negara lain merebutkan produsen," tutup Fabby. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu

Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Jokowi Tuntut Menkominfo Budi Arie Segera Tuntaskan Proyek BTS
VIDEO: Tegas! Jokowi Tuntut Menkominfo Budi Arie Segera Tuntaskan Proyek BTS

Presiden Jokowi mendorong Menkominfo Budi Arie untuk segera menyelesaikan proyek BTS.

Baca Selengkapnya
Bahlil Curhat Investasi di Indonesia Berbelit-Belit
Bahlil Curhat Investasi di Indonesia Berbelit-Belit

Proses investasi di Indonesia terlalu melibatkan banyak pihak dan berbelit-belit.

Baca Selengkapnya
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi

Proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.

Baca Selengkapnya
Wantimpres Dukung Jokowi Lanjutkan Kereta Cepat Hingga Surabaya
Wantimpres Dukung Jokowi Lanjutkan Kereta Cepat Hingga Surabaya

Wantimpres akan membersamai Presiden Jokowi untuk memastikan langkah-langkah terobosan seperti ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Studi Kereta Cepat Bandung-Surabaya Rampung Dua Pekan
Jokowi Sebut Studi Kereta Cepat Bandung-Surabaya Rampung Dua Pekan

Jokowi menjelaskan, setelah studi dari pemrakarsa selesai, akan dilanjutkan studi dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor

Jokowi mendorong, waktu pengurusan perizinan bisa dipersingkat, tujuannya agar potensi dari 24.000 megawatt dari energi panas bumi bisa terwujud.

Baca Selengkapnya
Tugas Pertama Jokowi untuk Menkominfo Budi Arie: Selesaikan Proyek BTS Sesuai Rencana Pemerintah
Tugas Pertama Jokowi untuk Menkominfo Budi Arie: Selesaikan Proyek BTS Sesuai Rencana Pemerintah

"Saya ingin yang pertama d Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyelesaian BTS diutamakan, penyelesaian hukum silakan berjalan," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya
Diresmikan Jokowi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh Mulai Beroperasi Hari Ini
Diresmikan Jokowi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh Mulai Beroperasi Hari Ini

Sejumlah menteri, anggota DPR hingga artis ikut mendampingi Jokowi meresmikan Kereta Whoosh itu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Negara Maju Tak Ragukan Komitmen Indonesia Kejar Emisi Nol di 2060
Jokowi Minta Negara Maju Tak Ragukan Komitmen Indonesia Kejar Emisi Nol di 2060

Komitmen ini, lanjut Jokowi, diwujudkan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Prediksi Pembangunan IKN 20 Tahun Lagi
VIDEO: Jokowi Prediksi Pembangunan IKN 20 Tahun Lagi "Saya Yakini Pak Prabowo Akan Mempercepat"

Jokowi memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Kamis 12 September 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pertama Kali ke IKN Terasa Jauh Sekali, Tapi Kalau Tol Balikpapan Selesai Cuma 30 Menit
Jokowi: Pertama Kali ke IKN Terasa Jauh Sekali, Tapi Kalau Tol Balikpapan Selesai Cuma 30 Menit

Keberadaan jalan tol ini akan memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan menuju IKN, dari 2 jam menjadi hanya 30 menit saja.

Baca Selengkapnya