Follow
Ini manfaat penerapan sistem digital dalam penyaluran BBM
Merdeka.com - PT Pertamina dan PT Telkom akan menerapkan sistem digital dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM). Nantinya, 5.518 SPBU di seluruh Indonesia akan diterapkan sistem digital.
Direktur BBM Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Patuan Alfon Simanjuntak mengungkapkan, penerapan sistem digital pada penyaluran BBM akan memudahkan BPH Migas dalam mengawasi, melakukan pendataan semua volume BBM bersubsidi dan non subsidi yang didistribusikan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Untuk itu, PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan dan memastikan agar sistem digitalisasi ini terbangun pada akhir 2018," kata Alfon, di Jakarta, Senin (13/8).
-
Mengapa Pertamina melakukan digitalisasi dalam penyaluran BBM subsidi? Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya.
-
Bagaimana BPH Migas mengawasi penyaluran BBM? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM? 'Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak,' terangnya.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM subsidi? 'Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,'
-
Bagaimana BPH Migas mengawasi penyaluran BBM di daerah? 'Dalam menjalankan tugas, BPH Migas dibantu oleh instansi lain, antara lain dengan Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri, juga pemerintah daerah yang selama ini memang sudah banyak membantu tugas kami di daerah.
Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwijojo menambahkan, dengan diterapkannya sistem digital, maka jumlah BBM bersubsidi yang disalurkan Pertamina ke masyarakat tercatat dengan baik, hal ini akan memudahkan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan membayar susbsidi ke Pertamina.
Selain itu, data konsumsi BBM yang tercatat dengan baik akan membuat penetapan alokasi BBM pada suatu wilayah lebih akurat, sehingga penyaluran BBM akan lebih lancar karena volumenya tepat.
"Kelancaran distirbusi di NKRI supaya tepat volume dan sasaran, sehingga tidak terjadi keterlambatan," tuturnya.
Vice President Retail Fuel Marketing Jumali mengungkapkan, dengan ditetapkannya sistem digital pada penyaluran BBM, akan mengurangi kehilangan BBM dalam proses penyaluran (losses). Selain itu, akan memudahkan Pertamina melakukan analisa jika terjadi gangguan pada penyaluran BBM.
"Yang berhubungan losses selama ini arahnya kesana, SPBU yang melakukan digitalisasi sebagian, kalau ada yang miss mencari datanya mudah, sekarang ini kalau ada miss susah. Harapanya dengan adanya digital mudah melakukan analisa," tuturnya.
Senior Vice President Corporate ICT PertaminaJeffrey Tjahja Indra melanjutkan, dengan diterapkanya sistem digital pada penyaluran BBM, membuat Pertamina lebih mudah dalam menentukan jenis BBM yang diminati konsumennya, sehingga proses penyaluran menjadi lebih akurat.
"Selain untuk memantau kebutuhan subsidi, ini akan kami manfaatkan untuk pemantauan non subsidi," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi.
Baca Selengkapnya
Kunjungan kerja ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi.
Baca Selengkapnya
BPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.
Baca Selengkapnya
Pada 2023, Pertamina telah mengimplementasikan berbagai strategi serta terus meningkatkan infrastruktur dan teknologi pendukung.
Baca Selengkapnya
Audiensi dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di Bengkulu.
Baca Selengkapnya
Tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca Selengkapnya
Penggunaan teknologi informasi bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan dan verifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan penyelewengan BBM subsidi dan kompensasi.
Baca Selengkapnya
PIEDCC bagian penting dalam transformasi digital yang dijalankan perusahaan untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Selama pemantauan SPBU di wilayah Semarang, Iwan pun juga berdiskusi dengan masyarakat yang mengisi BBM.
Baca Selengkapnya
Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
Baca Selengkapnya