Ini pembelaan kepala daerah soal tudingan jadi penghambat izin usaha

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengundang seluruh pemerintah daerah, mulai dari bupati hingga gubernur di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta pemerintah daerah tak lagi menghambat investasi terutama proses perizinan.

Sebab, pemda sering dianggap menghambat investasi untuk menggenjot infrastruktur di daerah. Jokowi pun meminta agar pengajuan perizinan investasi dibuat dengan hitungan jam.

"Penekanan lebih cepat ini kemudian menjadi titiknya adalah izin oleh pemerintah daerah tidak boleh lagi menghambat atau memperlambat. Untuk itu, diharapkan tidak ada izin dengan minggu, hari, hitungannya harus jam," ujar Ketua Asosiasi Gubernur Seluruh Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, Selasa (24/10).

Gubernur Sulawesi Selatan ini menegaskan beberapa daerah sudah menerapkan pemberian izin cepat. Namun, Syahrul mengakui masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

"Bagi Sulsel ini sudah jalan, kami dihitungan menit bisa selesai. Artinya sistem ini harus diperbaiki," jelasnya.

Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan proses yang memperlambat perizinan ada di pengajuan Analisis dan Dampak Lingkungan (Amdal). Sebab, izin Amdal harus mengacu pada aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Itu (Amdal) prosesnya lama. konsultan terbatas jadi kan tidak bisa cepat karena yang kerjakan terbatas dan harus pakai konsultan, itu yang sering hambat kami. Saya minta menteri (KLHL) bagaimana perbaiki struktur pembuatan Amdal," tegas Risma.

Selain itu, Risma meminta izin lokasi investasi dihapus. Alasannya, tata ruang di setiap wilayah sudah jelas sehingga tak perlu izin lokasi.

"Itu bukan hambat lagi, menambah prosedur," katanya.

Sebelumnya, pengusaha mengeluhkan aturan pemerintah daerah yang tak mendukung adanya investasi.

"Kami kalau dari pengusaha problemnya lebih banyak diharmonisasi peraturan di antara pusat dan daerah. Karena begitu masuk ke Indonesia banyak peraturan daerah yang banyak menghambat itu yang jadi kendala," ujar Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani.