Ini penjelasan asosiasi pengembang soal rumah subsidi enggan ditempati

Merdeka.com - Ketua DPP Asosiasi Real Estate Indonesia, Soelaeman Seomawinata, mengatakan salah satu tantangan pengembang adalah kurangnya ketersediaan pasokan listrik, air, dan infrastruktur di area proyek rumah murah. Ketersediaan ini diakui sangat penting karena turut memberikan dampak kepada penilaian konsumen terhadap kualitas bangunan.

Namun, dia mengatakan bahwa persoalan ini berada di luar kompetensi mereka. Sebab, pengembang hanya bertanggung jawab pada pembangunan fisik.

"Sebetulnya ada yang cerita pembangunan REI itu tidak laik fungsi karena keterbatasan listrik dan air. Itu kan bukan tanggung jawab kita," ungkapnya di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (14/9).

"Kita kan membuat rumah sebaik mungkin dalam konteks membangun fisiknya. Kalau airnya tidak sampai got, kulitasnya jelek, itu kan salah kita. Tapi kalau menyangkut domain lain (ketersediaan listrik dan air) kita kan tidak bisa kontrol," jelas dia.

Maka dari itu, definisi soal laik fungsi rumah harus lebih dipertegas. Agar semua pihak mendapatkan porsi penilaian yang sesuai dengan tugas masing-masing.

"Jadi tidak bisa dibilang itu tanggung jawab kita. Itu salah satu yang harus kita clearkan, apa laik fungsi itu. Itu tantangan ya," kata dia.

Meski demikian, dia mengatakan pihaknya tetap akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas perumahan yang dibangun. "Kita juga akan instropeksi terus terhadap pengembang-pengembang kita. Saya juga akan bina anggota-anggota kita ya melalui diklat-diklat," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Lana Winayanti, mengakui masih menemukan adanya rumah bersubsidi yang belum ditempati masyarakat.

Dia menjelaskan yang menjadi alasan mendasar rumah tersebut belum ditempati dikarenakan belum sesuainya rumah yang sudah jadi dengan kesepakatan yang dilakukan saat melakukan akad kredit. Seperti kontruksi rumah maupun komponen pendukung seperti saluran sanitasi dan listrik yang belum memadai.

"Karena belum sesuai keinginan mereka (masyarakat). Konstruksinya kurang bagus. Selain itu standar PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)-nya belum lengkap," tambahnya.

Adapun, menurut Lana, terdapat beberapa faktor penyebab rumah bersubsidi memiliki kualitas yang kurang baik, seperti kualitas pekerja yang kurang baik, material bahan bangun yang kurang berkualitas, serta lemahnya pengawasan selama proses pembangunan.

"Mungkin karena harus kejar plafon, material terbatas, sehingga impor dari luar daerah. Bisa juga kurang tahunya mengelola material daerah," jelasnya.