Ini penjelasan bos BI pelatihan hakim genjot pertumbuhan ekonomi

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan peran hakim di sektor jasa keuangan melalui pelatihan.

Hal ini diharapkan bisa mendorong stabilitas sistem keuangan, menjadi sarana sosialisasi dan pembaharuan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang Rupiah.

"Walaupun kebijakan yang dikeluarkan dilandasi etiket baik, tidak menutup kemungkinan ada pihak yang keberatan. Mereka melakukan gugatan hukum mulai dari tingkat pertama hingga MA. Sehingga pejabat BI dalam pelaksanaan tugas sering menghadapi proses hukum. Dan mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/2).

Dia menambahkan, pelatihan hakim tersebut bisa memperlancar institusi keuangan, terutama dalam penegakan hukum. Dengan kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut, Agus meyakini pertumbuhan ekonomi akan meningkat hingga 5,6 persen.

"Kita bersyukur di 2015 telah dilalui dengan baik meski ada perlambatan perekonomian global. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita 4,8 persen, apabila kita melakukan koordinasi kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,2-5,6 persen," imbuhnya.

Agus meyakini dengan koordinasi antar ketiga institusi, maka pengawasan di sektor keuangan bisa meningkat. Selain itu, aspek hukum yang diterapkan Mahkamah Agung sangat diperlukan agar kebijakan yang ditempuh bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan di Indonesia.