Ini penjelasan lengkap ide dana ketahanan energi dari pungutan BBM

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sangat berambisi mengembangkan energi baru terbarukan. Sebab pemerintah menilai, jika Indonesia terus bergantung pada energi fosil, dengan penduduk besar dan masih akan terus meningkat maka suatu saat sumber energi ini bakal habis.

Namun, pemerintah terbentur dengan masalah pendanaan. Pengembangan energi baru terbarukan, selain memakan waktu, juga membutuhkan uang yang cukup besar. Maka dari itu, pemerintah berniat melakukan 'urunan' atau pungutan dari masyarakat, dimulai dari komoditas bahan bakar minyak (BBM). Rencananya, pada 5 Januari 2016, ide ini bakal dieksekusi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan pemungutan dana ketahanan energi (DKE) merupakan implementasi pasal 30 Undang-Undang No.30 tahun 2007 tentang energi beserta aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Di mana pengembangan energi terbarukan harus dibiayai pendapatan negara berasal dari energi fosil.

Orang lain juga bertanya?

"Harusnya kita memungut dana premi, dana fosil, tapi tidak pernah. Tapi ini mumpung keadaan harga lagi rendah, waktunya melakukan itu," katanya.

Pemerintah memperkirakan bisa meraup dana ketahanan energi sekitar Rp 15 triliun-Rp 16 triliun per tahun. Itu jika dipungut dari penjualan Premium sebesar Rp 200 per liter dan Solar Rp 300 per liter. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

BBM bersubsidi Indonesia Butuh Dana Hingga Rp75 Triliun Sediakan BBM Hingga Gas LPG

Indonesia butuh dana antara Rp69-75 triliun untuk membeli sejumlah komoditas energi.

Baca Selengkapnya

Polusi Udara Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya

subsidi bbm bengkak Prabowo Ingin Ubah Subsidi Pertalite Jadi BLT, ESDM: Bukan Wacana Baru

Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.

Baca Selengkapnya

Bahlil Lahadalia Menteri ESDM: Pembatasan BBM Subsidi Tinggal Tunggu Waktu, Aturan Sudah Hampir Rampung

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Baca Selengkapnya

Migas Perpres soal Cadangan Penyangga Energi Tak Kunjung Rampung Sejak 2006

Persetujuan Erick Thohir krusial lantaran Cadangan Penyangga Energi nantinya akan ditangani oleh salah satu perusahaan pelat merah, yakni PT Pertamina.

Baca Selengkapnya

BBM Subsidi Menko Airlangga Tegaskan Tak Batasi Konsumsi Pertalite dan Solar, tapi Penyaluran Lebih Tepat Sasaran

Sehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.

Baca Selengkapnya

subsidi bbm bengkak Prabowo Ingin Ubah Mekanisme Subsidi BBM Pertalite Jadi BLT, Kementerian ESDM Jawab Begini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).

Baca Selengkapnya

Regulasi Pembatasan BBM Subsidi Airlangga Sebut Pembatasan BBM Subsidi Kini di Tangan Bahlil Lahadalia

Airlangga menjelaskan sekarang ini Kementerian ESDM tengah berada di dalam masa transisi. Mengingat baru-baru ini Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM.

Baca Selengkapnya