Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini penjelasan menkeu kenapa Indonesia sulit lepas dari jerat utang

Ini penjelasan menkeu kenapa Indonesia sulit lepas dari jerat utang Utang. ©Shutterstock

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan masih banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya pajak. Jika pembayaran pajak tersendat, salah satu solusi yang diambil pemerintah adalah melakukan utang luar negeri. Tentunya, hal ini bisa mengakibatkan utang di Indonesia menjadi lebih besar.

"Utang kita sudah Rp 3.000 triliun. Kenapa kita berutang? Kalau utang kita kurangi, belanja dikurangi, maka pelayanan kepada masyarakat berkurang dan pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Maka kalau masyarakat menuntut pemerintah membantu ini itu, keluarkan subsidi, bangun ini itu, kami balikkan lagi uangnya dari mana? Solusinya ya tarik pajak atau utang," kata Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Kamis (11/2).

Dia menambahkan, membayar pajak akan memberi pengaruh besar pada pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Sebab, dengan adanya pembayaran pajak, maka pemerintah bisa memiliki modal untuk melakukan percepatan pembangunan.

Dengan begitu dia mengimbau kepada para ekonom Kementerian Keuangan untuk mensosialisasikan pentingnya pajak guna meningkatkan penerimaan negara.

Menurutnya, penerimaan negara, terutama dari pajak masih belum maksimal. Bahkan, rasio pajak di 2015 hanya mencapai 11 persen, masih tertinggal dari negara-negara tetangga yang bisa mencapai 13 persen.

"Maka 2016 ini ada baiknya para ekonom banyak berinteraksi dengan kanwil pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak. Karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak sepenuhnya paham mengenai pentingnya pajak. Jadi ini salah satu kegiatan yang bisa dikedepankan di 2016, yaitu penyadaran pentingnya pajak," imbuhnya.

Maka, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan para ekonom, Menteri Bambang berharap akan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Sehingga pembangunan infrastruktur akan lancar, dan utang luar negeri tidak akan bertambah.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk
Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk

Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara

Dalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025

Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun

Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.

Baca Selengkapnya
Dituding Jadi Menteri Suka Ngutang, Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara
Dituding Jadi Menteri Suka Ngutang, Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara

"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Baca Selengkapnya
Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang
Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.

Baca Selengkapnya
Mantan Menlu Wanti-wanti Pemerintah, Jangan Ketergantungan Utang
Mantan Menlu Wanti-wanti Pemerintah, Jangan Ketergantungan Utang

Indonesia harus beralih ke sumber pembiayaan lain sebagai langkah diversifikasi.

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp6.801 Triliun, Bank Indonesia: Struktur Utang RI Tetap Sehat
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp6.801 Triliun, Bank Indonesia: Struktur Utang RI Tetap Sehat

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Baca Selengkapnya
Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun
Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun

Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Baca Selengkapnya