Ini penjelasan menkeu kenapa Indonesia sulit lepas dari jerat utang
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan masih banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya pajak. Jika pembayaran pajak tersendat, salah satu solusi yang diambil pemerintah adalah melakukan utang luar negeri. Tentunya, hal ini bisa mengakibatkan utang di Indonesia menjadi lebih besar.
"Utang kita sudah Rp 3.000 triliun. Kenapa kita berutang? Kalau utang kita kurangi, belanja dikurangi, maka pelayanan kepada masyarakat berkurang dan pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Maka kalau masyarakat menuntut pemerintah membantu ini itu, keluarkan subsidi, bangun ini itu, kami balikkan lagi uangnya dari mana? Solusinya ya tarik pajak atau utang," kata Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Kamis (11/2).
Dia menambahkan, membayar pajak akan memberi pengaruh besar pada pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Sebab, dengan adanya pembayaran pajak, maka pemerintah bisa memiliki modal untuk melakukan percepatan pembangunan.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Bagaimana netizen menilai pengaruh utang terhadap harga? Di sisi lain, naiknya utang secara tak langsung membuat harga-harga naik. Hal ini seiring dengan kenaikan rasio pajak.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
Dengan begitu dia mengimbau kepada para ekonom Kementerian Keuangan untuk mensosialisasikan pentingnya pajak guna meningkatkan penerimaan negara.
Menurutnya, penerimaan negara, terutama dari pajak masih belum maksimal. Bahkan, rasio pajak di 2015 hanya mencapai 11 persen, masih tertinggal dari negara-negara tetangga yang bisa mencapai 13 persen.
"Maka 2016 ini ada baiknya para ekonom banyak berinteraksi dengan kanwil pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak. Karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak sepenuhnya paham mengenai pentingnya pajak. Jadi ini salah satu kegiatan yang bisa dikedepankan di 2016, yaitu penyadaran pentingnya pajak," imbuhnya.
Maka, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan para ekonom, Menteri Bambang berharap akan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Sehingga pembangunan infrastruktur akan lancar, dan utang luar negeri tidak akan bertambah.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaDalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca SelengkapnyaIndonesia harus beralih ke sumber pembiayaan lain sebagai langkah diversifikasi.
Baca SelengkapnyaDalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca Selengkapnya