Ini penjelasan Sri Mulyani soal angka kemiskinan RI jadi terendah sejak krisis 1998

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait tingkat kemiskinan RI yang mencapai 9,82 persen, atau terendah sejak era krisis moneter pada 1998. Namun parameter soal kemiskinan ini dipertanyakan oleh Anggota Banggar DPR RI Sungkono.

Sri Mulyani mengungkapkan, tingkat kemiskinan ini telah dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut dengan memperhitungkan jumlah kebutuhan kalori yang dikonsumsi masyarakat yang dikonversikan dengan harga bahan pangan untuk mencapai kebutuhan kalori tersebut.

"Jadi kalau kebutuhan manusia minimal kalorinya 2.250 kalori per hari, itu dikonversi untuk mendapatkan 2.250 kalori itu menjadi komponen makanan yang kemudian harga dari makanan itu dikonversi, sehingga 2.250 itu menjadi garis kemiskinan," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/7).

‎Dia menjelaskan, kebutuhan 2.250 kalori per hari di Indonesia beda dengan negara lain seperti India, Singapura, Amerika Serikat (AS). Ini karena komponen makanan yang biasa dikonsumsi pada masing-masing negara berbeda, sehingga angka atau nilai kebutuhan kalori di setiap negara berbeda-beda.

"Dalam metode statistik biasanya perbedaan purchasing power parity itu ada metode untuk meng-compare-kan. Kalau ekonom biasanya kalau mudah biasanya minum kopi dengan saya beli di Indonesia dengan di AS akan berbeda harganya. Itu kenapa disebut masing-masing negara punya purchasing power parity untuk membeli barang yang sama dibutuhkan jumlah rupiah yang berbeda," jelas dia.‎

Menurut Sri Mulyani, pola perhitungan yang dipakai BPS untuk menentukan angka kemiskinan yaitu dengan patokan kebutuhan kalori tersebut sehingga disebut sebagai garis kemiskinan. Dan garis kemiskinan ini akan bergerak jika harga pangan bergerak.

Sebagai contoh, jika harga beras, telur dan gula meningkat untuk mendapatkan 2.250 kalori dan inflasi tinggi, maka garis kemiskinannya tinggi.

"Makanya kalau pemerintah ingin menjaga harga makanan itu stabil sebetulnya secara tidak langsung ingin mendapatkan tingkat kemiskinan yang menurun. Karena garis kemiskinannya turun. Kalau ada inflasi tinggi maka garis kemiskinannya tinggi maka kemudian banyak orang yang tidak miskin masuk menjadi kelompok miskin," tandas dia.

Reporter: Septian Deny‎

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)