Ini penyebab proyek energi terbarukan enggan dilirik perbankan nasional

Merdeka.com - 46 Proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT)terancam batal dibangun karena terkendala pendanaan. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mewanti-wanti soal ada batas waktu dalam kontrak yang telah ditandatangani.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harris, mengatakan meskipun wewenang membatalkan kontrak sepenuhnya hak PLN, namun, di mengharapkan investor yang kesulitan pendanaan tersebut diberi cukup waktu untuk dapat menunaikan poin perjanjian.

"Itu kebijakan PLN. Kita sampaikan informal, itu diberikan kesempatan dulu," ungkapnya saat ditemui di sela-sela dialog 'Weekly Forum', di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Kamis (28/6).

Dia mengatakan, untuk membantu investor, pemerintah berupaya memfasilitasi berbagai alternatif sumber pendanaan agar investor dapat segera membangun proyek. "Yang 70 kontrak PPA itu tidak semuanya kecil-kecil ada yang kapasitas besar. Itu (kapasitas besar) umumnya bisa jalan sendiri dapat pembiayaan sendiri, tapi yang sifatnya kecil mereka dapat kesulitan pembiayaan," jelas dia.

Sulitnya investor pembangkit listrik EBT mendapatkan pendanaan, kata dia, dikarenakan tingginya bunga pinjaman bank serta belum adanya keyakinan dari industri perbankan terhadap investor. "Mereka kalau mau akses pembiayaan bank lokal mereka selalu hadapi bunga tinggi. Ini kan terkait resiko berapa rate diberikan tergantung risiko si perusahaan, jadi itu yang masih sulit untuk diturunkan," kata dia.

"Padahal sebenarnya, kalau ini sudah dibangun bisa dikembalikan modalnya, misalnya PLTS di Timur Indonesia DPP umpan, kontrak 20 tahun sebenarnya sudah bisa, tapi bank lokal kita masih lihat belum familiar dengan proyek terbarukan dan konversi energi," imbuhnya.

Pihaknya, kata dia, juga terus menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait berbagai opsi untuk memfasilitasi investor memperoleh pendanaan dari perbankan. "OJK ada kebijakan green finance dan ada target tertentu untuk belanja. Artinya atur bank memberikan porsi pembiayaan untuk proyek green termasuk EBT. Kita sudah fasilitasi pertemukan dengan OJK, pada waktu itu harapkan ada list profil perusahaan 46 itu, kemudian proyek yang dibangun dan dari situ nanti akan dibicarakan mekanisme apa yang lebih pas."

Diharapkan dengan demikian, investor pembangkit EBT dapat mendapatkan pendanaan proyek sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam kontrak dengan PLN. "Tidak lah. Masih ada kesempatan (bagi investor untuk memenuhi tanggung jawab)," tandasnya.