Ini Penyebab RI Turun Jadi Negara Kelas Menengah ke Bawah

Merdeka.com - Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Peringkat per 1 Juli ini turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani berpandangan, ada dua hal yang menjadi penyebab utama penurunan kelas ekonomi Indonesia ini. Pertama, karena kondisi pandemi, di mana tren pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5 persen pada tahun 2019, terhantam pandemi yang mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020,

"Sehingga agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 anjlok menjadi minus. PDB secara keseluruhan menjadi terkontraksi," kata Ajib kepada merdeka.com, Senin (12/7).

Faktor kedua, karena perubahan kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia tentang batasan negara berpenghasilan menengah atas, yang kebetulan dilakukan pada tahun 2020, bersamaan dengan terjadinya pandemi.

Bank Dunia pada tahun 2019 membuat kriteria batasan PDB perkapita untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar USD3.996. Kemudian pada tahun 2020 membuat revisi di mana negara masuk kategori berpenghasilan menengah atas ketika PDB perkapita minimal USD4.096.

Pada dasarnya, ketika pada tahun 2019 Indonesia masuk ke kategori negara berpenghasilan menengah atas, masuk dalam garis batas tipis. Sehingga ketika pada tahun 2020 kriteria nya dinaikkan oleh Bank Dunia, di sisi lain ekonomi sedang terkontraksi, maka Indonesia turun kelas masuk ke negara berpenghasilan menengah bawah, tipis di bawah garis batas kriteria.

"Ini kondisi turun kelas yang relatif wajar," kata Ajib.

Ajib melanjutkan, upaya selanjutnya perlu dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk menyikapi penurunan kelas ini harus fokus pada dua sisi. Pertama sisi kesehatan dan sisi ekonomi.

Sisi kesehatan, dengan fokus utama menghadapi pandemi, bagaimana target awal 2022 sudah terbangun herd immunity dengan minimal 70 persen masyarakat sudah tervaksin. Kondisi kesehatan seperti inilah yang membuat aktivitas ekonomi kembali relatif normal.

Sedangkan sisi ekonomi, pemerintah harus fokus dengan gagasan besar presiden Jokowi dalam membangun ekonomi, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan hilirisasi ekonomi. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Sedangkan hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia serta fokus dengan arah orientasi ekspor dan substitusi impor. Kondisi inilah yang akan membuat ekonomi Indonesia meningkat pesat.

Selanjutnya, ada hal mendasar secara ekonomi menjadi masalah di Indonesia, dan semakin tajam terjadi karena pandemi yang berkepanjangan. Yaitu adanya tingkat kesenjangan yang masih tinggi. Gini ratio di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 0,380.

"Ketika terjadi pandemi, justru masyarakat menengah bawah yang paling terdampak. Sedangkan masyarakat atas justru bisa memanfaatkan kekayaan karena mereka mempunyai likuiditas dan sumber daya yang bisa menambah pundi-pundi kekayaannya," jelas dia.

Menurutnya indikasi tersebut bisa terlihat dari meningkatnya angka gini ratio pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,385. Permasalahan utama sebuah negara untuk bisa melompat menjadi negara maju dari negara berkembang adalah karena tingkat kesenjangan yang tinggi, middle income trap. Karena sumber daya ekonomi kurang merata tersebar di masyarakat.

"Harus ada upaya nyata dan konsisten yang dilakukan pemerintah agar kesejahteraan bisa lebih merata di masyarakat. Karena hal ini tidak bisa terjadi secara alamiah. Harus ada intervensi dari pemerintah melalui kebijakan atas kewenangan yang melekat," jelas dia.