Follow
Ini penyebabnya leletnya penyerapan anggaran pemerintah versi FITRA
Merdeka.com - Forum Transparansi Anggaran untuk Indonesia (FITRA) angkat bicara terkait lambatnya penyerapan anggaran pemerintahan Jokowi-JK. Menurut lembaga ini, leletnya penyerapan anggaran disebabkan pencairan yang baru dilakukan pada April setiap tahunnya.
Sedangkan, pemerintah kembali harus melakukan pembahasan dalam APBN Perubahan yang dilakukan pada bulan Mei.
"Ini yang jadi masalah penyerapan anggaran rendah. Tahun ini anggaran baru cair April. Sedangkan Mei sudah harus lakukan pembahasan APBN Perubahan," ujar Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi di Jakarta, Kamis (3/9).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi ibu kota? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Apa contoh kota yang gagal jadi ibu kota? Dia mencontohkan Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar, yang dianggap gagal karena kotanya sepi dan desainnya hanya berfokus pada pusat pemerintahan.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Selain itu, leletnya serapan anggaran juga karena kepala daerah tidak memiliki inovasi penggunaan anggaran transfer daerah. Dana tersebut hanya digunakan untuk belanja rutin dan belanja pegawai sehingga penyerapan anggara di daerah masih rendah.
"Akhir tahun baru rame. Baru 80 persen per Desember dan tidak mampu terserap 100 persen," kata dia.
Dia menambahkan, pada semester I-2015 banyak kementerian yang masih rendah dalam serapan anggaran seperti Kementerian Perhubungan yang baru terserap 17 persen. Selain itu, kata dia, banyak kepala daerah yang belum berani untuk cairkan anggaran.
"Tapi banyak juga yang berani seperti Ahok (Gubernur DKI Jakarta) berani cairkan, Ridwan Kamil (Walikota Bandung) dan Risma (Walikota Surabaya) berani, asal tidak neko-neko itu tidak jadi masalah," pungkas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca Selengkapnya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya
Daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.
Baca Selengkapnya
Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan kebanyakan tenaga honorer dari keluarga Keluarga Kepala Daerah tak memiliki keahlian khusus.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Selengkapnya