Ini peran Fintech sebagai solusi keterbatasan pembiayaan pembangunan
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan lokakarya terkait peran teknologi keuangan dalam pembangunan. Lokakarya tersebut sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pengarusutamaan pembangunan inklusif melalui teknologi keuangan dan membangun momentum pemanfaatan layanan keuangan digital dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan financial technology (fintech) diharapkan dapat menjadi jawaban dari tantangan sistem keuangan di Indonesia. Selain itu, fintech didorong untuk mampu menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan formal.
"Fintech sebagai salah satu elemen strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif, dan sekaligus dapat menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan formal," ujar Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (24/5).
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Bagaimana program ini membantu perekonomian masyarakat? 'Dengan meningkatnya jumlah anak yang menerima makan siang di kantin atau warung di sekitar sekolah, dapat mengalami peningkatan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan UMKM setempat,' kata Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran, Anggawira.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
Menteri Bambang menjelaskan ada tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan oleh pemanfaatan Fintech. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Kedua, mobilisasi uang yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan seperti energi bersih, dan membiayai inovasi yang penting dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perikanan.
"Dari hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur pada 2018 sekitar Rp 5.248 Triliun, namun dengan
keterbatasan kapasitas fiskal maka 62 persen sumber pembiayaan harus berasal dari masyarakat," ungkap Menteri Bambang.
"Kami melihat Fintech memiliki kapabilitas untuk mengisi potensi pasar yang cukup besar tersebut, sehingga pada akhirnya Fintech juga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin melalui pembiayaan usaha, akses terhadap air bersih dan listrik, dan pengelolaan keuangan untuk pendidikan dan kesehatan," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia dalam jumlah populasi terbanyak yang tidak memiliki akses keuangan, di bawah India, China.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaCEO Acea, Fabrizio Palermo menyampaikan bahwa pembiayaan campuran diharapkan bisa menjembatani kesenjangan dalam program dan proyek di sektor berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaUpaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital tersebut juga akan mendorong peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia.
Baca SelengkapnyaDana tersebut banyak dinikmati oleh pelaku UMKM yang belum tersentuh akses layanan perbankan.
Baca SelengkapnyaSalah satu dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional.
Baca SelengkapnyaAirlangga meminta industri konstruksi melakukan transformasi digital.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaPemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun kampus untuk mencetak inkubator baru.
Baca SelengkapnyaAda empat tantangan besar yang dihadapi dalam pengembangan industri fintech di Indonesia.
Baca Selengkapnya