Ini pesan Menhub Budi ke anak buah agar pungli tak terjadi lagi
Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan arahan kepada bawahannya, khususnya kepada karyawan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Arahan ini sekaligus untuk memberikan pemahaman dan memastikan agar pungutan liar (pungli) tidak terjadi lagi di institusinya.
Secara tegas, Budi meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan agar menghilangkan mentalitas jabatan untuk memperkaya diri. Menurutnya, di era saat ini sudah bukan zamannya lagi pungli karena akan menjadi budaya buruk dalam pemerintahan.
"Hilangkan mentalitas itu, mari ciptakan pelayanan publik di Kementerian Perhubungan yang lebih steril dari berbagai praktik penyimpangan atau pungutan liar," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10).
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana Pejabat Kemenhub melakukan penistaan agama? 'Dia (AK) bersumpah untuk meyakinkan klien kami bahwa tidak melakukan perselingkuhan sehingga dia berinisiatif untuk meyakinkan ibu Vani dengan cara bersumpah menginjak Alquran, ' katanya.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Kenapa pelayanan publik Kemnaker butuh standar prima? Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. 'Karena itu, pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki standar yang prima,' ujarnya.
Menurut Budi, sistem perizinan secara online bukan berarti akan menghilangkan praktik pungli. Sebab, celah itu muncul ketika segelintir pejabat memanfaatkan posisinya untuk membuka ruang bagi pungli dan menyalahgunakan amanah.
"Dibutuhkan pelayanan yang efisien dan transparan, yaitu dengan sistem online. Tapi jika itu dikerjakan tanpa integritas sama halnya tidak berarti apa-apa. Butuh suatu integritas dan komitmen yang tinggi," jelasnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono meminta seluruh jajarannya untuk sedari dini memberantas pungli. Dia ingin semua pihak bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintahan.
"Saya harapkan kita berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut dengan penuh tanggung jawab, jujur dan transparan dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menag Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus dan tegas kepada jajarannya terkait upaya membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaSementara untuk dua polantas lainnya, mereka masih menjalani pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaKaesang berkesempatan mendengarkan langsung keluhan sopir truk terkait maraknya pungutan liar.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi mengatakan pungutan liar masih terjadi di kawasan wisata konvensional
Baca SelengkapnyaPelibatan Provos tersebut setelah viral anggota kepolisian terlibat pungli Rp500 ribu di Samsat Bekasi, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaWali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja sama dari seluruh pihak atas capaian selama ini.
Baca SelengkapnyaDestinasi wisata di Jawa Barat saat ini menjadi favorit wisatawan generasi Z. Terutama curug-curug atau air terjun yang ada di Kabupaten Bogor.
Baca SelengkapnyaPerusahaan melakukan upaya konkret untuk menciptakan budaya anti penyuapan melalui sistem manajemen terbaru.
Baca SelengkapnyaLuhut pun meminta jangan senang jika ada masalah yang terjadi
Baca SelengkapnyaGanjar menyebutkan, tidak akan segan-segan langsung mencopot kepala sekolah yang terindikasi memberatkan siswa dan orang tua siswa dengan melakukan pungli.
Baca Selengkapnya