Follow
Ini postur RAPBN 2018 yang disepakati untuk disahkan di rapat paripurna DPR
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kementerian dan lembaga dapat fokus dalam menjalankan rencana belanja sesuai dengan postur anggaran 2018. Menurutnya, rencana belanja tahun depan fokus untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
"Kami berharap kementerian dan lembaga fokus menjalankan rencana belanjanya," katanya seperti dikutip Antara usai rapat kerja Badan Anggaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan supaya kementerian dan lembaga mampu mengupayakan penciptaaan kesempatan kerja melalui pemanfaatan investasi.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana Menkumham ingin jajarannya menargetkan tahun depan? Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal. 'Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas,' tegasnya.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
Selain itu, Menteri Sri Mulyani juga meminta pemerintah daerah juga dapat mengimplementasikan alokasi belanja ke daerah oleh pemerintah pusat dengan baik.
"Kami mengharapkan pemda bisa menggunakan anggaran untuk akselerasi berbagai kegiatan untuk membangun infrastruktur dasar, sekolah, maupun memberikan layanan dasar sehingga pengentasan kemiskinan makin bisa dipercepat," ucap dia.
Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2018 dibawa ke rapat paripurna untuk disepakati menjadi undang-undang.
Postur RAPBN 2018 disusun berdasarkan asumsi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN tiga bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp 13.400 per USD.
Asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) minyak USD 48 per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
"Kalau dilihat dari asumsi makro yang mendasari penghitungannya, itu menggambarkan di satu sisi gerakan ekonomi makin kuat, namun di sisi lain stabilitas harga dan nilai tukar masih tetap terjaga," ucap Menteri Sri Mulyani.
Postur RAPBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp 2.220,7 triliun. Target pendapatan negara tersebut akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 275,4 triliun.
Belanja negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa Rp 766,2 triliun.
Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian lembaga disepakati Rp 847,44 triliun dan belanja nonkementerian lembaga Rp 607,06 triliun.
Dengan postur RAPBN 2018 tersebut, maka defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp 326 triliun atau sekitar 2,19 persen terhadap PDB.
Untuk menutup pembiayaan tersebut, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (neto) Rp 414,52 triliun dan pinjaman (neto) Rp 15,5 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Momen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca Selengkapnya
RAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Baca Selengkapnya
Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi.
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya