Ini proyek infrastruktur Jokowi yang akan dibiayai dari dana haji
Merdeka.com - Pemerintah berencana mengalokasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Total dana haji yang telah terkumpul per 30 Juni 2017 telah mencapai Rp 99,34 triliun yang terdiri dari nilai manfaat sebesar Rp 96,29 triliun dan dana abadi umat sebesar Rp 3,05 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brojonegoro, mengatakan dana haji tidak akan digunakan atau dibelanjakan selain untuk manfaat dan return yang lebih besar baik bagi jemaah haji Indonesia, umat Islam, maupun negara.
"Pemerintah menegaskan, bahwa dana haji hanya akan diinvestasikan melalui instrumen yang tepat dan sesuai syariah," ujar Menteri Bambang saat memberi paparan dalam acara Manfaat Dana Haji untuk Umat di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Sabtu (5/8).
-
Bagaimana PLN akan mengembangkan Hydropower di Indonesia? PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Dimana Perusda MBS diharapkan untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Jambi? Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,' paparnya.
Adapun beberapa usulan kriteria potensi yang dapat dibiayai oleh sukuk dari dana haji diantaranya pembangkit listrik yang sudah memiliki power purchase agreement (PPA), bandara, proyek KPBU dengan skema availability payment dan investasi jalan tol.
"Investasinya nanti digunakan untuk apa? Bisa ke pembangkit listrik yang sudah punya persetujuan dengan PLN. Sehingga kalau sudah selesai, maka PLN akan membayar setiap watt yang dihasilkan, jadi aman," jelasnya.
"Kedua bandara yang potensinya cukup besar, bandara besar tentu punya pendapatan besar. Ketiga, proyek KPBU dengan skema aviability payment. Lalu yang keempat dapat digunakan untuk ruas tol," jelasnya.
Menteri Bambang mengatakan pemerintah akan memilih ketat infrastruktur strategis sebagai salah satu yang bisa dibiayai dari investasi syariah. Mengingat potensi keuntungan yang lebih besar dibanding hanya menaruh dana di bank syariah.
"Mengapa harus mengejar keuntungan sesuai syariah sebesar mungkin? Karena kita ingin lebih manusiawi, kita ingin haji-haji Indonesia yang sudah ikhlas menabung untuk membayar ongkos naik haji itu bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal ketika melakukan perjalanan haji," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa telah ditandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan DIFC.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi direncanakan melakukan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-IV untuk 11 proyek di IKN pada 17 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaBasuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaDiharapkan konektivitas dan aksesibilitas di Sulawesi Utara akan makin baik.
Baca SelengkapnyaAndre menyatakan bahwa proyek yang dijamin mulai dari sektor ketenagalistrikan, air minum.
Baca SelengkapnyaPendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan sejumlah infrastruktur kelistrikan hijau menuju swasembada energi nasional yang berkelanjutan.
Baca Selengkapnya