Ini rayuan pemerintah Jokowi agar masyarakat tak sengsara
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai subsidi yang diberikan kepada masyarakat, seperti subsidi listrik dan subsidi BBM.
Baru-baru ini, kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi golongan pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang dimulai 1 Januari 2017 lalu telah menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebab, masih banyak pelanggan listrik 900 VA yang menganggap dirinya layak menerima subsidi.
Bahkan, media sosial saat ini tengah dihebohkan dengan isu kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Disebutkan pemerintah menaikkan tarif secara diam-diam. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan tak ada kenaikan seperti yang diributkan oleh netizen.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Bagaimana cara Soeharto subsidi BBM? Perolehan LBM didapat dari selisih nilai penjualan BBM di dalam negeri, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh BBM tersebut.
-
Siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
"Tidak benar ada kenaikan TDL. Banyak salah persepsi orang, ada kenaikan tarif listrik. Yang terjadi sebenarnya tidak naik," kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/6).
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik sejak awal 2017 ini. Sofyan menegaskan bahwa pihaknya hanya menerapkan subsidi tepat sasaran dengan mencabut subsidi listrik 23 juta rumah tangga dengan daya daya 900 Volt Ampere (VA) mulai awal tahun ini.
Untuk tarif listrik sendiri, Sofyan memastikan malah turun. Harga listrik per Kwh saat ini jauh lebih murah dibanding 2014 lalu. Hal ini bisa dilakukan karena PLN terus melakukan efisiensi dan harga listrik bisa lebih murah.
"Kenaikan listrik tidak ada, faktanya tarif listrik turun. Coba bandingkan dengan 2014 lalu. Ini karena kami efisiensi cukup drastis di 2015. Kalau tidak percaya coba bandingkan kwitansi pembayaran listrik dua tahun lalu dengan sekarang," kata Sofyan di Jakarta, Kamis (15/6).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi, saat memberikan bantuan sosial di Sukoharjo, blak-blakan alasan harga pangan mahal dan pemberian bansos oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemberian PSO agar tarif transportasi umum bisa lebih terjangkau.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN, Erick Thohir mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3.000 paket sembako dari BUMN dalam program Pasar Rakyat di Kota Malang.
Baca SelengkapnyaSubsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca Selengkapnya