Ini rencana kerja strategis OJK di 2018, salah satunya pembiayaan infrastruktur

Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengembangkan pasar keuangan dalam negeri di 2018. Salah satunya, pihaknya akan terus mendorong peran IKNB (Industri Keuangan Non Bank) dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

Di mana, berkaca pada 2017, IKNB memberi sumbangan yang tidak sedikit pada pembiayaan infrastruktur. "Perusahaan pembiayaan infrastruktur dan perusahaan pembiayaan per November 2017 telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 56,3 triliun," ungkapnya di Pasific Place, Jakarta, Kamis (18/1).

Ada pun dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar Rp 31,8 triliun, pembangunan jalan tol Rp 12,7 triliun serta pembangunan proyek sistem penyediaan air minum dan pengembangan Palapa Ring Rp 11,8 triliun.

Sementara untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, OJK akan mengembangkan KUR Klaster. Yakni penyaluran KUR yang diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk yang akan dilakukan oleh perusahaan inti, baik perusahaan BUMN, BUMDes/BUMADes maupun swasta.

OJK juga akan memperluas pembentukan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan mensinergikan dengan program Pemerintah, seperti Kredit Ultra Mikro (UMi), Program Membina Keluarga Sejahtera (MEKAAR) dan Bansos Non-Tunai melalui peran aktif lembaga jasa keuangan.

"Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan, OJK akan mendorong sinergi bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan mengintensifkan penerapan teknologi dalam pengembangan produk dan layanannya," kata dia.

Selain itu, reformasi industri keuangan non-bank akan dilakukan untuk membangun skala ekonomi yang lebih besar sehingga mampu menutup kebutuhan asuransi domestik yang makin besar.

OJK, lanjutnya, juga menyadari sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi antara lain perkembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan yang sangat cepat, normalisasi kebijakan moneter negara maju dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi.

Ada pun sejumlah program menjadi fokus OJK pada 2018, adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif.

2. Mempermudah proses penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional.

3. Meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah.

4. Meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi.

5. Menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10 persen untuk transaksi hedging nilai tukar.