Follow
Ini rincian besaran anggaran untuk semua kementerian di 2017
Merdeka.com - Pemerintah telah merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2017. Dalam rancangan tersebut telah dialokasikan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada beberapa kementerian dan lembaga yang anggarannya menurun, namun ada juga yang anggarannya naik dibandingkan APBN Perubahan 2016.
"Belanja negara akan fokus pada infrastruktur dan efisiensi. Pemerintah daerah memiliki fungsi dan peran makin penting, transfer daerah juga bisa lebih efektif dalam menggunakan anggaran untuk pembangunan," kata Sri Mulyani di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/8).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Berikut rincian alokasi anggaran belanja untuk kementerian/lembaga:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih menjadi kementerian dengan anggaran belanja paling tinggi, yakni sebesar Rp 105,5 triliun. Meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 97,1 triliun.
2. Kementerian Pertahanan sebesar Rp 104,4 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 108,7 triliun.
3. Polri sebesar Rp 72,4 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar 79,3 triliun.
4. Kementerian Agama sebesar Rp 60,7 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 56,2 triliun.
5. Kementerian Kesehatan sebesar Rp 58,3 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 62,7 triliun.
6. Kementerian Perhubungan sebesar Rp 48,7 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 42,9 triliun.
7. Kementerian Keuangan sebesar Rp 42,2 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 38,1 triliun.
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 39,8 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 43,6 triliun.
9. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp 39,4 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 40,6 triliun.
10. Kementerian Pertanian sebesar Rp 23,9 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 27,6 triliun.
11. Kementerian Sosial sebesar Rp 18,3 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 13,1 triliun.
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 10,1 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 10,6 triliun.
13. Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp 9,3 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 11,3 triliun.
14. Mahkamah Agung sebesar Rp 8,5 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 8,8 triliun.
15. Kementerian Luar Negeri sebesar Rp 7,7 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 7 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid itu digelar secara tertutup.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.
Baca Selengkapnya
Menurut Dahnil, informasi Anies tersebut menyesatkan publik.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya