Ini Rincian Pagu Indikatif Ditjen Perhubungan Udara di 2022
Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, mengatakan pagu kebutuhan Dirjen Perhubungan Udara tahun 2022 sebesar Rp 20,95 triliun, namun Kementerian Keuangan dan Bappenas menyatakan komposisi pagu indikatif untuk Ditjen Perhubungan Udara hanya Rp 7,03 triliun.
"Pagu indikatif tahun 2022, hasil pembahasan teknis bersama satker di lingkungan Ditjen hubud kementerian dan pemerintah daerah kami sampaikan bahwa besar pagu kebutuhan Ditjen Perhubungan Udara negara 2022 adalah Rp 20,95 triliun," kata Novie Riyanto dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Selasa (8/6).
Novie menjelaskan, pada 29 April 2021 Menteri Keuangan dan Bappenas mengeluarkan surat bersama perihal Pagu indikatif di mana komposisi pagu indikatif Ditjen Perhubungan Udara adalah sebesar Rp 7,03 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Berapa UMP Jakarta di tahun 2025? Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa UMP 2025 di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.396.761.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
Berikut rincian pagu indikatif tahun 2022 DItjen Perhubungan Udara berdasarkan jenis belanja yakni, belanja pegawai Rp 872 miliar, belanja operasional sebesar Rp 751 miliar, PNBP Rp 680 miliar, BLU Rp 305 miliar, SBSN Rp 2 triliun dan PHLN sebesar Rp 142 miliar, serta belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp 2,27 triliun.
"Memperhatikan perbandingan antara Pagu indikatif Tahun 2022 dengan alokasi prioritas, pagu kegiatan Ditjen Perhubungan Udara tahun 2020-2024, untuk Tahun 2022 terdapat selisih sebesar Rp 11 triliun dan dari rentang waktu 2020-2022 terdapat total pagu yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 23 triliun," jelasnya.
Adapun outlook Pagu indikatif Tahun 2022 Dirjen Perhubungan Udara sebagai berikut, pembangunan 8 lokasi Bandar Udara pendukung bandara baru, dua lokasi Bandara pendukung kawasan prioritas, 2 lokasi Bandara pendukung Kawasan KEK, 3 lokasi bandara baru pendukung prioritas Kawasan Industri. Kemudian program jembatan udara yang terdiri dari 38 angkutan Perintis kargo, 1 subsidi angkutan udara kargo, 212 rute Perintis penumpang dan 10.375 drum BBM penumpang serta 1.939 drum BBM kargo,
Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Udara juga akan mengembangkan bandara udara di perbatasan, terisolir dan rawan bencana di 21 bandara, serta akan menjalankan program Keselamatan Penerbangan dengan pengadaan pesawat.
Demikian, Ditjen Perhubungan Udara juga fokus terhadap sasaran prioritas pendanaan dan pembangunan transportasi udara tahun 2022, diantaranya pertama, penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak dan tunggakan pekerjaan; kedua, fokus pada pelayanan masyarakat dalam program jembatan udara atau keperintisan.
Ketiga, fokus pada program keselamatan dan keamanan penerbangan, program padat karya, dan Keempat, fokus terhadao dukungan konektivitas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam program nasional.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rinciannya, Nasaruddin menyampaikan, usulah rata-rata BPIH tahun 2025 sebesar Rp93.389.684.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaHilman menjelaskan, penurunan anggaran ini tetap mengacu pada nilai tukar Dolar Amerika dan Riyal Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.
Baca SelengkapnyaNatalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya