Ini sanksi bagi pengedar gula rafinasi dan daging beku kedaluwarsa

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan dan para pelaku usaha melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan berupa gula kristal rafinasi (GKR) yang merembes ke pasar sebanyak 21,3 ton dan daging beku yang sudah kedaluwarsa sebanyak 47,9 ton. Kementerian Perdagangan telah memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Syahrul Mamma mengatakan, untuk industri makan dan minuman pengguna GKR yang diindikasikan merembeskan gula ke pasar telah diberikan sanksi berupa pemberhentian suplai, dan tidak dapat memperoleh distribusi GKR lagi. Sedangkan perusahaan pengedar daging beku impor kedaluwarsa telah dilarang peredarannya dan wajib dimusnahkan oleh pelaku usaha.

"Kemendag mengapresiasi produsen yang bersedia melakukan penarikan dan pemusnahan gula kristal rafinasi yang rembes ke pasar, walaupun rembesan tersebut bersumber dari industri pengguna. Terhadap industri pengguna yang nakal dan membocorkan gula rafinasi ke pasar, kami telah memberikan sanksi berupa penghentian penyaluran pasokan GKR kepada mereka," kata Syahrul di Jakarta, Kamis (28/9).

Orang lain juga bertanya?

Dia menambahkan, pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha atau pedagang di pasar agar tidak menjual GKR. Sebab, GKR seharusnya digunakan untuk kebutuhan industri makanan dan minuman, bukan untuk diperjualbelikan di tingkat konsumen.

"Pemberian sanksi ini sekaligus peringatan terhadap pihak-pihak terkait agar pendistribusian GKR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Kementerian Perdagangan melalui Tim Pengawasan dan Tertib Niaga akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan amanat undang-undang. Ke depan, diharapkan kegiatan pengawasan yang melibatkan instansi seperti Polri, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dapat ditingkatkan.

"Mengingat Kemendag juga punya MoU terkait pengawasan dengan instansi tersebut. Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan untuk menegakkan aturan yang berlaku dan akan memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar," tandas Syahrul.

(mdk/bim)