Ini sanksi jika PNBP tidak dilaporkan dengan benar

Merdeka.com - Pemerintah baru saja mengesahkan rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Undang-Undang. Aturan ini lebih tegas mengatur mengenai objek, tata cara pengenaan tarif dan sanksi apabila terdapat kecurangan dalam pembayaran PNBP.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, pelaksanaan pengelolaan PNBP selama ini masih banyak menghadapi tantangan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun menemukan pengenaan tarifnya tidak sesuai dengan ketentuan.

"Dari pengalaman pelaksanaan sejak 1997 pengolaan PNBP. Selama ini masih banyak menghadapi tantangan. Audit BPK setiap tahun menemukan pengenaan tarifnya tidak sesuai dengan ketentuan," ujar Askolani di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/7).

Askolasi mengatakan, selama ini pungutan tarif tidak ada dasar hukum karena tidak ada Peraturan Pemerintah sebagai turunannya. Oleh karena itu, pertimbangan ini menjadi salah satu alasan untuk perbaikan RUU PNBP yang baru ini.

"Kadang kala, dipungut tidak dikembalikan ke kas negara. Kalau pun dikembalikan ke kas negara juga telat. Nah semua yang dihadapi selama ini dari hasil audit BPK, ini yang menjadi perbaikan. Semua terjawab di sini," jelasnya.

Dalam aturan baru ditegaskan, wajib bayar yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar maka akan dikenai ketentuan pidana berupa denda empat kali jumlah PNBP terutang dan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.