Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Saran BPKP Agar Program Pemerintah Bisa Berjalan Efektif

Ini Saran BPKP Agar Program Pemerintah Bisa Berjalan Efektif pertumbuhan ekonomi. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku, telah memetik banyak pelajaran selama satu tahun menangani pandemi Covid-19. Bahkan dirinya menemukan empat hal agar program pemerintah bisa berjalan lebih efektif.

Pertama dia melihat, efektivitas program pemerintah sangat bergantung kepada tahap perencanaan dan penganggaran. Oleh karenanya dia ingin program kegiatan belanja dan pemerintah harus dirancang dengan baik, sehingga jelas hasil atau dampaknya dan jelas ukuran keberhasilannya.

Kedua kebijakan program pemerintah harus di orkestrasi menjadi harmoni, baik instansi pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Ketiga, yakni terkait dengan data. Menurutnya data merupakan faktor kunci, sebab data yang akurat valid dan dikelola dengan baik akan mempermudah penyusunan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.

Orang lain juga bertanya?

Terakhir kesuksesan program pemerintah juga tidak lepas dari kesigapan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya segera mungkin.

"Dalam hal inilah BPKP hadir berperan aktif untuk mengawali implementasi program-program pemerintah," ujarnya dalam Persmian Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Negara, Kamis (27/5).

Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya bahkan telah merancang agenda prioitas pengawasan. Ini merupakan upaya BPKP untuk fokus mengawasi sektor krusial mendorong pemulihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di samping itu, BPKP juga telah merancang dan sedang melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar fokus pada kegiatan yang betul-betul memiliki dampak bagi masyarakat.

"Selain itu kami juga siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data guna mendorong ketepatan kecepatan delivery program pemerintah melalui optimalisasi laboratorium data forensik yang telah kami kembangkan," ujarnya.

Dia pun berharap melalui rakornas kali ini, bisa dijadikan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern dengan pengawasan yang lebih baik. "Kami harapkan belanja lebih efektif dan percepatan pemulihan ekonomi dapat tercapai," pungkasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPKP Lapor ke Jokowi Sudah Selamatkan Uang Negara Rp78,68 Triliun
BPKP Lapor ke Jokowi Sudah Selamatkan Uang Negara Rp78,68 Triliun

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan
Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan

Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi

Baca Selengkapnya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022
BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022

Menurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.

Baca Selengkapnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.

Baca Selengkapnya
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel

Agus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan Kementerian Agama Kembali Dapat Opini WTP
Laporan Keuangan Kementerian Agama Kembali Dapat Opini WTP

Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.

Baca Selengkapnya
BKKBN Harap Prabowo Bentuk Lembaga yang Menjamin Kesejahteraan Masyarakat
BKKBN Harap Prabowo Bentuk Lembaga yang Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

BKKBN ingin agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menyiapkan lembaga yang mudah dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh

Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persayaratan Sebagai Penerima
BPK Temukan Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persayaratan Sebagai Penerima

BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai.

Baca Selengkapnya
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi

Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.

Baca Selengkapnya