Ini Saran BPKP Agar Program Pemerintah Bisa Berjalan Efektif
Merdeka.com - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku, telah memetik banyak pelajaran selama satu tahun menangani pandemi Covid-19. Bahkan dirinya menemukan empat hal agar program pemerintah bisa berjalan lebih efektif.
Pertama dia melihat, efektivitas program pemerintah sangat bergantung kepada tahap perencanaan dan penganggaran. Oleh karenanya dia ingin program kegiatan belanja dan pemerintah harus dirancang dengan baik, sehingga jelas hasil atau dampaknya dan jelas ukuran keberhasilannya.
Kedua kebijakan program pemerintah harus di orkestrasi menjadi harmoni, baik instansi pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Ketiga, yakni terkait dengan data. Menurutnya data merupakan faktor kunci, sebab data yang akurat valid dan dikelola dengan baik akan mempermudah penyusunan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Siapa yang memimpin BPIP? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut, perlu penguatan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan pelajar di wilayah lintas batas negara.
Terakhir kesuksesan program pemerintah juga tidak lepas dari kesigapan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya segera mungkin.
"Dalam hal inilah BPKP hadir berperan aktif untuk mengawali implementasi program-program pemerintah," ujarnya dalam Persmian Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Negara, Kamis (27/5).
Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya bahkan telah merancang agenda prioitas pengawasan. Ini merupakan upaya BPKP untuk fokus mengawasi sektor krusial mendorong pemulihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Di samping itu, BPKP juga telah merancang dan sedang melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar fokus pada kegiatan yang betul-betul memiliki dampak bagi masyarakat.
"Selain itu kami juga siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data guna mendorong ketepatan kecepatan delivery program pemerintah melalui optimalisasi laboratorium data forensik yang telah kami kembangkan," ujarnya.
Dia pun berharap melalui rakornas kali ini, bisa dijadikan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern dengan pengawasan yang lebih baik. "Kami harapkan belanja lebih efektif dan percepatan pemulihan ekonomi dapat tercapai," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.
Baca SelengkapnyaTugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaMenurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaMisbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca SelengkapnyaAgus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaBKKBN ingin agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menyiapkan lembaga yang mudah dan menjamin kesejahteraan masyarakat.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaBPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai.
Baca SelengkapnyaEvaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Baca Selengkapnya