Ini sebab tak semua masyarakat teraliri listrik versi BI

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) menyayangkan belum maksimalnya rasio elektrifikasi atau masyarakat yang sudah teraliri listrik di Indonesia. Bank sentral menilai sulit tercapainya target disebabkan oleh lemahnya kinerja reformasi struktural.

Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengatakan tak sempurnanya rasio elektrifikasi disebabkan ketidaksiapan infrastruktur Indonesia. Jika konsep reformasi struktural terjadi di Indonesia maka listrik tidak lagi menjadi masalah di Tanah Air.

"Kalau kita bicara infrastruktur saja kan sekarang elektrifikasi listrik saja sudah ada perbaikan tapi belum mencapai 90 persen, elektrifikasi masih di bawah 90 persen," ujarnya di Kediaman Pribadi Kawasan Tirtayasa Blok M, Jakarta, Rabu (9/4).

Menurutnya, listrik adalah salah satu masalah sektor energi Indonesia. Secara umum, masalah energi di Indonesia di mana buruknya tata kelola berpengaruh terhadap fiskal negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Buruknya pengelolaan energi Tanah Air membuat sejumlah penganggaran di APBN terbebani di saat fenomena pelemahan Rupiah seperti saat ini.

"Karena kita juga melihat secara fiskal negara atau APBN negara itu nilai tukar yang sekarang dikisaran Rp 11.200-Rp 11.300 dibandingkan dengan asumsi Rp 10.500 yang ada di APBN kan selisihnya cukup jauh. Lifting minyak dari yang dianggarkan juga cukup jauh, dan ini hubungan dengan BBM juga jadi kondisi fiskal yang perlu diperhatikan," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan rasio elektrifikasi Indonesia tahun lalu mencapai 80,4 persen. Angka itu meningkat tipis dari target pemerintah yang sebesar 79,3 persen.

Tahun ini, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 81,5 persen. Pemerintah telah menyiapkan jurus untuk mencapai target ini yaitu dengan program listrik gratis.

"Program listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu telah mengaliri 94.230 rumah tangga. Tahun depan kita targetkan 95.100 rumah tangga," pungkas dia. (mdk/bim)